JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa tersangka kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) meskipun memiliki paspor dari negara Guinea-Bissau. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, merespons pertanyaan terkait kewarganegaraan Paulus yang sempat menjadi perbincangan.
Tessa menjelaskan bahwa status Paulus sebagai WNI belum dicabut, sehingga proses hukum akan tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. “Berpegangan dengan status WNI karena belum dicabut,” ujar Tessa saat dihubungi pada Selasa (28/1).
KPK juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memastikan hal ini. Namun, Tessa belum bisa menjelaskan kapan Paulus Tannos dapat diekstradisi ke Indonesia. Proses ekstradisi sedang berjalan, sesuai dengan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.
Baca Juga:
“Sesuai perjanjian ekstradisi antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Singapura Pasal 7 huruf (5), Indonesia memiliki waktu 45 hari sejak penahanan sementara pada 17 Januari 2025 untuk melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan,” terang Tessa.
Paulus Tannos ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP oleh KPK pada Agustus 2019. Namun, perburuan terhadapnya sempat terkendala karena ia dan keluarganya tinggal di Singapura dan sempat mengganti identitas. Pada 2023, KPK hampir menangkap Paulus, tetapi ia berhasil meloloskan diri dengan mengganti namanya menjadi Tjhin Thian Po.
Baca Juga:
Proses penangkapan Paulus Tannos kini memasuki tahap lanjutan, dengan harapan ia bisa segera diekstradisi dan dihadapkan pada proses hukum di Indonesia.(KPRN)
(N/014)
KUPANG Proses hukum terhadap Stefani alias Fani (20), mahasiswi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap ana
Hukum dan Kriminal
BANTEN Kasus penipuan dengan modus love scamming kembali terjadi. Kali ini menimpa Staf Media Pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, Kani
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Lippo Group untuk membangun proyek percontohan rumah subs
Nasional
MALUKU Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang wilayah barat laut Tanimbar, Maluku, pada Kamis malam (12/6/2025). Berdasarkan i
Peristiwa
SAMARINDA Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen menuai respons kritis dari kalangan akademisi d
Nasional
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, melayangkan kritik tajam terhadap rencana TNI Angkatan Darat (AD) merek
Nasional
AHMEDABAD Di tengah duka mendalam atas tragedi jatuhnya pesawat Air India Penerbangan AI171 di Ahmedabad, secercah harapan muncul. Tim p
Internasional
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus MPR RI asal Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Dedy Iskandar Batubara, S.So
Pemerintahan
BANDA ACEH Menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) menggelar
Kesehatan
