
Politikus PDIP Pasang Badan Bela Jokowi: Soal Ijazah, Yang Menggugat Harus Buktikan!
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima, menyatakan pembelaannya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah polemik dugaan ijazah
PolitikPADANG LAWAS -Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) Basri Harahap melakukan kunjungan monitoring ke dua Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yakni PT. Sinar Sawit Subur Lestari (SSSL) dan PT. Paluta Inti Sawit (PIS) pada Kamis (17/4/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas keluhan petani terkait rendahnya harga Tandan Buah Segar (TBS) serta dugaan ketidaksesuaian timbangan.
Dalam kunjungannya ke PKS PT. SSSL, Wakil Bupati menegaskan pentingnya kalibrasi timbangan secara berkala demi menjaga keadilan dan kenyamanan masyarakat.
"Tentu kewajiban kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semua timbangan secara berkala harus dilakukan kalibrasi untuk kenyamanan bersama," tegas Basri Harahap.
Baca Juga:
Tokoh masyarakat Amas Muda Siregar, yang turut serta dalam rombongan, mempertanyakan penyebab harga TBS yang rendah serta adanya dugaan diskriminasi terhadap kendaraan pengangkut sawit milik masyarakat.
"Kita perlu tahu di mana letak selisih harganya. Apakah karena usia sawit, jenis, atau kualitas panen? Potongan timbangan juga jadi keluhan. Bahkan ada mobil masyarakat yang diblacklist dari perusahaan," ungkap mantan anggota DPRD Paluta tiga periode itu.
Baca Juga:
Menanggapi itu, Manager PT. SSSL Rendy Fernando menjelaskan bahwa penentuan harga ditetapkan oleh kantor pusat, dan blacklist terhadap mobil pengangkut dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan mutu buah sawit.
"Sudah kami sosialisasikan sejak awal tentang standar mutu buah. Jika berkali-kali tidak memenuhi, kami blacklist karena tidak bisa dibina lagi," ujar Rendy.
Di lokasi kedua, PT. PIS, tim monitoring menemukan bahwa harga TBS lebih rendah dibanding PT. SSSL. Pihak perusahaan berdalih bahwa buah yang masuk ke pabrik sebagian besar berkualitas rendah sehingga harga ikut menurun.
Saat dilakukan uji tera timbangan, tim menemukan indikasi ketidaksesuaian kalibrasi pada salah satu timbangan di PKS.
"Daya bacanya tidak sesuai, 10 kilogram tidak terbaca, harus 11 kilogram baru muncul angka 10," jelas Kabid Perdagangan Disperindag Paluta Afrul Fachrul Rozi Harahap.
Atas temuan tersebut, Disperindag meminta agar timbangan tersebut dihentikan operasionalnya sementara waktu sampai proses kalibrasi ulang selesai dilakukan.*
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima, menyatakan pembelaannya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah polemik dugaan ijazah
PolitikJAKARTA Produksi beras nasional menunjukkan tren positif yang signifikan. Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Commu
EkonomiJAKARTA Kebakaran hebat terjadi di sebuah rumah tinggal yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Kalibaru Timur Nomor 6, Kecamatan Ke
PeristiwaMEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, mengajak Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) untuk berperan ak
PemerintahanTANGERANG Misteri penemuan mayat pria dalam karung di saluran got kawasan Jalan Daan Mogot KM 21, Batuceper, Kota Tangerang, akhirnya terun
Hukum dan KriminalDEPOK Publik sempat dihebohkan dengan kabar hilangnya seorang anak usai pulang sekolah di Depok, Jawa Barat, pada Rabu (23/4/2025). Kabar t
Hukum dan KriminalTAPSEL Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau kondisi jalan rusak yang membentang dari Labuha
PemerintahanJAKARTA Hubungan diplomatik antara India dan Pakistan kembali memanas usai tragedi pembantaian turis lokal di wilayah Kashmir. India menudu
InternasionalPADANGSIDIMPUAN Walikota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes., bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan Ha
PemerintahanMEDAN Dengan semangat menatap masa depan Indonesia yang lebih beradab dan menjunjung tinggi perlindungan anak, puluhan massa dari Alians
Hukum dan Kriminal