DPRD Medan Soroti Proyek Bermasalah, Usul Potong Biaya Konsultan

Studi Kasus: Bangunan di Jl Pabrik Tenun

Kasus nyata disoroti dalam rapat, yakni bangunan 3 lantai di Jl Pabrik Tenun, Kelurahan Sei Putih Tengah, Medan Petisah, yang difungsikan sebagai rumah kos tanpa izin yang sesuai.

Komisi mempertanyakan kemungkinan revisi izin dan perlunya fasilitas pendukung seperti lahan parkir dan sempadan.

Anggota Jusuf Ginting Suka menegaskan pentingnya pengawasan sejak dini dari Dinas PKPCKTR agar penyimpangan bangunan tidak dibiarkan berlarut.

"Dinas PKPCKTR harus lakukan pengawasan sejak awal, jangan hanya berharap semua bisa revisi," tegasnya.

Lailatul Badri juga menyoroti perlunya sosialisasi maksimal kepada masyarakat terkait aturan PBG agar kepatuhan dapat meningkat.

Kesimpulan:

Komisi IV DPRD Medan mendesak adanya reformasi dalam pengurusan PBG untuk memudahkan masyarakat dan meningkatkan kepatuhan. Pembentukan Pansus PBG dan peninjauan aturan biaya konsultan menjadi langkah konkret yang tengah disiapkan.*

(op/J006)