JAKARTA -Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa organisasi masyarakat (ormas) dapat menjadi kekuatan positif dalam pembangunan daerah apabila dibina dan diberdayakan dengan baik.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa ormas bisa menjadi ancaman jika bergerak secara kontraproduktif terhadap kepentingan publik dan stabilitas nasional.
"Ormas itu kan sebenarnya aset, apabila dibina, diberdayakan bisa mendukung program pembangunan, meningkatkan pendapatan daerah," ujar Bima Arya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Baca Juga:
Namun demikian, ia mengingatkan potensi bahaya apabila ormas tidak diarahkan dengan baik. "Tapi bisa mengganggu juga kalau kemudian langkah-langkahnya kontraproduktif, mengganggu perekonomian, stabilitas, dan menimbulkan ketidakpastian serta mengoyak kebersamaan," lanjutnya.
Bima meminta para kepala daerah untuk bertindak aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas. Ia menekankan pentingnya pendekatan komprehensif, bukan sekadar penegakan hukum.
Baca Juga:
"Ini penekanan khusus kepada kepala daerah untuk membangun pendekatan yang komprehensif, bukan hanya di ujung tindakan penegakan hukum, tetapi juga pembinaan dan pemberdayaan berdasarkan undang-undang," tegasnya.
Pihak Kemendagri, kata Bima, telah menginstruksikan agar kepala daerah melakukan koordinasi dengan unsur Forkopimda seperti Polres, Kodim, dan Kejari untuk menindak ormas yang melanggar hukum. Ia juga menyinggung pentingnya pendataan ormas-ormas bermasalah.
Bima Arya menyatakan bahwa regulasi yang mengatur pembinaan dan sanksi terhadap ormas telah tersedia dalam UU Ormas. Meski demikian, kemungkinan revisi terhadap aturan tersebut tetap terbuka.
"Sudah ada di situ semua, sejauh mana pemerintah bisa melakukan tindakan-tindakan. Mulai dari peringatan sampai pemberhentian. Tapi Pak Menteri juga meminta agar ini dikaji apakah akan ada perubahan atau revisi," pungkasnya.*
(dc/J006)
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik
JAKARTA Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan dagang global dengan melontarkan ancaman penerapan tarif impor t
Ekonomi
KUTAI KARTANEGARA PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), anak usaha PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), berhasil mencetak pencapaian signi
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyalurkan 560 tabung gas LPG 3 Kg subsidi ke dua kecamatan sebagai langkah responsif te
Pemerintahan
RIO DE JANEIRO Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyerukan diakhirinya pendudukan Israel dan pendirian negara Palestina yang be
Internasional
JAKARTA PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatera (PHE OSES) terus mendorong efisiensi dan keberlanjutan operasional di sekto
Sains & Teknologi
JAKARTA Nama taipan Martua Sitorus kembali menjadi sorotan publik setelah dikaitkan dengan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Wilmar G
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Teuku Ryan akhirnya buka suara terkait kabar kedekatannya dengan artis Olla Ramlan. Mantan suami Ria Ricis itu menegaskan bahwa
Entertainment
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Endang Agustina, menyampaikan kritik tajam terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait aksi pamer atau
Politik