Kapolda Aceh Ikut Rapat Paripurna, DPR Bahas Kinerja Pemerintah 2025
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang digela
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa organisasi masyarakat (ormas) dapat menjadi kekuatan positif dalam pembangunan daerah apabila dibina dan diberdayakan dengan baik.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa ormas bisa menjadi ancaman jika bergerak secara kontraproduktif terhadap kepentingan publik dan stabilitas nasional.
"Ormas itu kan sebenarnya aset, apabila dibina, diberdayakan bisa mendukung program pembangunan, meningkatkan pendapatan daerah," ujar Bima Arya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Namun demikian, ia mengingatkan potensi bahaya apabila ormas tidak diarahkan dengan baik. "Tapi bisa mengganggu juga kalau kemudian langkah-langkahnya kontraproduktif, mengganggu perekonomian, stabilitas, dan menimbulkan ketidakpastian serta mengoyak kebersamaan," lanjutnya.
Bima meminta para kepala daerah untuk bertindak aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas. Ia menekankan pentingnya pendekatan komprehensif, bukan sekadar penegakan hukum.
"Ini penekanan khusus kepada kepala daerah untuk membangun pendekatan yang komprehensif, bukan hanya di ujung tindakan penegakan hukum, tetapi juga pembinaan dan pemberdayaan berdasarkan undang-undang," tegasnya.
Pihak Kemendagri, kata Bima, telah menginstruksikan agar kepala daerah melakukan koordinasi dengan unsur Forkopimda seperti Polres, Kodim, dan Kejari untuk menindak ormas yang melanggar hukum. Ia juga menyinggung pentingnya pendataan ormas-ormas bermasalah.
Bima Arya menyatakan bahwa regulasi yang mengatur pembinaan dan sanksi terhadap ormas telah tersedia dalam UU Ormas. Meski demikian, kemungkinan revisi terhadap aturan tersebut tetap terbuka.
"Sudah ada di situ semua, sejauh mana pemerintah bisa melakukan tindakan-tindakan. Mulai dari peringatan sampai pemberhentian. Tapi Pak Menteri juga meminta agar ini dikaji apakah akan ada perubahan atau revisi," pungkasnya.*
(dc/J006)
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang digela
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan hanya Badan Pemeriksa K
NASIONAL
JAKARTA Persidangan perdana kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank, M Ilham Pradipta, mengungkap peran tiga prajurit TNI dal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Sosial mulai menyiapkan transisi penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik sebagai bagian dari upaya efisien
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan insentif bagi perusahaan yang memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi peserta program M
NASIONAL
KUPANG Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melepas Pawai Paskah Akbar 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, 6 April 2026.
NASIONAL
LABUHANBATU Tim penjinak bom (Jibom) Gegana Brimob Polda Sumatera Utara memusnahkan sebuah bom mortir yang ditemukan warga di kawasan Da
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan kementerian dan lembaga agar menggunakan anggaran negara secara disiplin dan
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa keputusan perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Pre
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi, khususnya yang memiliki program studi planologi dan arsitektur, untuk berper
NASIONAL