JAKARTA -Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa meskipun pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara, mereka tetap bisa dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan korupsi.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Erick Thohir merespons kekhawatiran publik terkait Undang-Undang BUMN yang baru, yang dianggap mempersempit kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan direksi dan komisaris BUMN.
"Kami pastikan bahwa kalau terbukti korupsi, mereka tetap dipenjara. Ini tidak ada kaitannya dengan status mereka sebagai penyelenggara negara," tegas Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Baca Juga:
Erick menjelaskan bahwa meskipun jabatan direksi dan komisaris BUMN tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, langkah penindakan hukum terhadap korupsi tetap dapat dilakukan melalui pengawasan internal dan sinergi antara Kementerian BUMN, KPK, dan Kejaksaan Agung. "Kami akan memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan jumlah deputi yang fokus pada pengawasan dan pencegahan korupsi," tambahnya.
Sementara itu, kritik terhadap UU BUMN yang baru terus bermunculan, mengingat perubahan pasal yang menegaskan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN tidak lagi dianggap penyelenggara negara, mempersulit KPK untuk mengambil tindakan terhadap pejabat-pejabat BUMN yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Baca Juga:
Meski begitu, Erick Thohir memastikan bahwa kementeriannya tetap berkomitmen untuk melakukan pengawasan yang ketat dan memastikan bahwa pejabat BUMN yang terlibat korupsi akan tetap dikenakan sanksi yang sesuai.*
(bs/J006)
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya mengungkap identitas wanita yang berada di dalam mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan bersama Kementerian Pertanian saat ini ten
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Hari Ulang Tahun ke79 Bhayangkara RI tahun ini menyisakan sorotan tajam publik, bukan hanya karena kemeriahan acaranya,
Nasional
PENAJAM PASER UTARA Operasi penertiban arena sabung ayam ilegal digelar oleh gabungan personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praj
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik
JAKARTA Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan dagang global dengan melontarkan ancaman penerapan tarif impor t
Ekonomi