Data Dukcapil Bongkar Fakta Unik: 190 Orang Bernama Uzumaki, Cancer Jadi Zodiak Terbanyak
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
JAKARTA -Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan akan memperkuat aturan pendidikan disiplin bagi siswa bermasalah melalui penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub).
Kebijakan ini akan mempertegas surat edaran yang sebelumnya telah dikirimkan kepada para bupati dan wali kota se-Jawa Barat.
"Sudah ada surat edaran yang disampaikan ke bupati, wali kota di seluruh Jawa Barat. Surat edaran gubernur sudah ada, setelah ini akan kuatkan dengan Pergub," kata Dedi saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Langkah ini, menurut Dedi, merupakan respons terhadap meningkatnya permasalahan remaja di Jawa Barat, seperti kecanduan game online yang membuat anak-anak tidur larut dan enggan bersekolah, tawuran pelajar yang menimbulkan korban jiwa, serta maraknya peredaran obat terlarang dan minuman beralkohol murah yang mudah diakses pelajar.
"Kita menemukan minuman-minuman dan obat-obatan yang dijual terbuka di bawah harga Rp10 ribu, bahkan bisa diakses anak SMP. Ini harus segera diselesaikan," tegas Dedi.
Ia menjelaskan, permasalahan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendidikan formal dan peran keluarga, sehingga dibutuhkan pendekatan alternatif berupa pendidikan kedisiplinan berbasis barak militer yang bekerja sama dengan TNI.
Program pendidikan ini, lanjut Dedi, mengusung konsep pendidikan bela negara dengan penguatan karakter dan nilai-nilai moral.
Di barak militer, para siswa menjalani rutinitas terstruktur: tidur maksimal pukul 22.00 WIB, salat subuh bagi yang beragama Islam, sarapan, olahraga pagi, hingga mengikuti pelajaran seperti di sekolah pada umumnya.
"Kami menekankan penguatan karakter dan kedisiplinan. Ini adalah langkah jangka pendek agar anak-anak kembali ke jalur pendidikan yang benar," jelasnya.
Dedi menambahkan bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai, kebijakan ini tidak melanggar hak anak.
"Model ini kami kembangkan dan kami konsultasikan. Tidak ada pelanggaran terhadap hak anak," pungkasnya.*
(wh/a008)
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
KARO Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali mengalami peningkatan. Meski status gunung api terseb
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya seorang perempuan berinisial L (35), mantan istri anggota Polri berinisial Brig
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengapresiasi komitmen Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kh
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan kondisi bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Dusun Padang Nabidang, Desa Pematang, Kabupaten Lab
PENDIDIKAN
MAKASSAR Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya bergantun
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menyalurkan bantuan berupa donasi uang tunai d
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Hendra Parwana Batubara, dituntut h
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR Sumatera) akan mengawal usulan perc
NASIONAL