JAMBI – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jambi mengimbau seluruh pengusaha batubara di Provinsi Jambi untuk mematuhi keputusan Gubernur Jambi terkait penghentian sementara operasional angkutan batubara melalui jalur darat.
Langkah ini diambil demi mendukung kelancaran pemberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH) Tahun 2025 menuju Asrama Haji Kota Jambi.
Dalam pernyataannya pada Sabtu malam (10/05/2025), Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol Adi Benny Cahyono menegaskan bahwa pihak kepolisian akan melakukan pengawasan ketat selama periode penghentian operasional batubara berlangsung.
Baca Juga:
"Kami akan mengawasi ketat pelaksanaan penghentian angkutan batubara guna memastikan tidak ada pelanggaran aturan. Ini demi kenyamanan dan keselamatan para jamaah haji," ujar Kombes Pol Adi Benny.
Baca Juga:
Penghentian ini merujuk pada surat edaran Gubernur Jambi Nomor S.500.10.27.7/965/SETDA.PPKM/V/2025 tertanggal 9 Mei 2025, yang mengatur bahwa penghentian sementara angkutan batubara melalui jalur darat akan berlaku mulai Selasa, 13 Mei 2025 pukul 18.00 WIB hingga Kamis, 22 Mei 2025 pukul 18.00 WIB.
Dirlantas juga mengingatkan agar para pengusaha batubara, Ketua Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) Jambi, dan pemilik TUKS menaati ketentuan tersebut demi kelancaran ibadah haji tahun ini.
"Kami berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk para sopir dan pemilik truk batubara, bisa memahami pentingnya aturan ini. Semua demi mendukung kelancaran ibadah para tamu Allah," tegasnya.
Selain itu, Kombes Pol Adi Benny juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi pelaksanaan penghentian ini, serta melaporkan jika ada pelanggaran kepada pihak berwenang.
"Dengan kerja sama semua pihak, kami optimis pelaksanaan pemberangkatan jamaah haji akan berjalan lancar, aman, dan tertib," pungkasnya.*
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
