MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan stakeholder strategis, untuk berkolaborasi dalam menangani persoalan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Sumut.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumut Surya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Penanganan Jalan dan Jembatan di Hotel Grand Inna, Medan, Rabu (14/5/2025).
Menurut Surya, penanganan jalan provinsi menjadi tantangan tersendiri karena faktor panjang jalan yang mencapai 3.005,65 km serta lanskap wilayah yang beragam.
Berdasarkan data, 56% jalan provinsi dalam kondisi baik, sementara 17% tergolong rusak berat.
"Di sinilah pentingnya koordinasi, sinergi, dan inovasi antara seluruh pemangku kepentingan," ujar Surya.
Ia juga menekankan pentingnya menyusun skala prioritas yang tepat serta memaksimalkan berbagai alternatif pendanaan, seperti KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), dana CSR, dan dukungan mitra strategis lainnya.
Surya menyampaikan bahwa Gubernur Sumut Bobby Nasution menempatkan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah.
Keberadaan jalan dan jembatan yang memadai akan memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan konektivitas wilayah, serta memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.
"Infrastruktur juga penting untuk pengembangan wilayah tertinggal dan terisolir," tambah Surya.
Senada dengan Wagub, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, menegaskan bahwa penanganan jalan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah.
Ia mendorong kolaborasi aktif dengan sektor swasta dan perusahaan yang beroperasi di Sumut.
"Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha menjadi kunci untuk mewujudkan konektivitas yang merata dan aman," tegas Stanley.
JAKARTA Program ambisius pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Dalam ac
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) dalam rangka mengawal penanganan kasus penyiraman air keras t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar, mengkritik pernyataan
NASIONAL
JAKARTA Penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, pada Rabu (18/3/2026), mengungkapkan bahwa empat anggota TNI telah ditahan terkait dengan kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini dihadapkan pada di
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kini resmi terlibat dalam pengawasan Program Makan Bergizi (MBG) yang diluncurkan Badan Gizi Nasional
HUKUM DAN KRIMINAL
WASHINGTON D.C. Direktur Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional AS (NCTC), Joe Kent, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai be
INTERNASIONAL
JAKARTA Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengungkapkan, dua dari empat anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI yang ditangkap didu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Konsulat Jenderal India di Medan menggelar buka puasa bersama sekaligus interaksi media pada 17 Maret 2026, yang menjadi momentum
NASIONAL
