Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Dorong Kasus Andrie Yunus Diadili di Peradilan Umum
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, mendorong agar penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan stakeholder strategis, untuk berkolaborasi dalam menangani persoalan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Sumut.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumut Surya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Penanganan Jalan dan Jembatan di Hotel Grand Inna, Medan, Rabu (14/5/2025).
Menurut Surya, penanganan jalan provinsi menjadi tantangan tersendiri karena faktor panjang jalan yang mencapai 3.005,65 km serta lanskap wilayah yang beragam.
Berdasarkan data, 56% jalan provinsi dalam kondisi baik, sementara 17% tergolong rusak berat.
"Di sinilah pentingnya koordinasi, sinergi, dan inovasi antara seluruh pemangku kepentingan," ujar Surya.
Ia juga menekankan pentingnya menyusun skala prioritas yang tepat serta memaksimalkan berbagai alternatif pendanaan, seperti KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), dana CSR, dan dukungan mitra strategis lainnya.
Surya menyampaikan bahwa Gubernur Sumut Bobby Nasution menempatkan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah.
Keberadaan jalan dan jembatan yang memadai akan memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan konektivitas wilayah, serta memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.
"Infrastruktur juga penting untuk pengembangan wilayah tertinggal dan terisolir," tambah Surya.
Senada dengan Wagub, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, menegaskan bahwa penanganan jalan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah.
Ia mendorong kolaborasi aktif dengan sektor swasta dan perusahaan yang beroperasi di Sumut.
"Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha menjadi kunci untuk mewujudkan konektivitas yang merata dan aman," tegas Stanley.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh para bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Sumatera Utara.*
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, mendorong agar penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/1/HK.01.03/MP/2026 untuk mengatur pelaksanaan keg
PARIWISATA
MEDAN Menyambut mudik Lebaran 2026, Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak memberikan solusi bagi warga yang khawatir terha
NASIONAL
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Polri untuk mengungkap akt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memastikan pasokan komoditas pangan strategis atau sembako untuk perayaan Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah dalam kond
EKONOMI
MEDAN Seorang pria berinisial MF (41), yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan 19, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Senyum bahagia dan tawa ceria mengisi lantai 3 Ramayana Teladan, Medan, saat 400 anak yatim dan dhuafa memilih pakaian Lebaran imp
PEMERINTAHAN
MEDAN Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menyediakan layanan kese
NASIONAL
RANTAUPRAPAT Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut telah menetapkan Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kas B
HUKUM DAN KRIMINAL