DPRD Minta Dedi Mulyadi Kembalikan Anggaran Jalan Cirebon yang Terpangkas Efisiensi

CIREBON – Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Cirebon mengalami kerusakan parah, namun hingga kini belum ada kejelasan soal perbaikan menyeluruh.

Menyikapi hal ini, DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengembalikan sebagian anggaran infrastruktur yang terdampak kebijakan efisiensi.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan bahwa dari total Rp1,7 triliun anggaran yang terdampak efisiensi, hanya sekitar Rp500 miliar yang masih tersisa dan dapat digunakan.

"Kalau memang ada yang bisa dikembalikan, maka nantinya bisa menambah kilometer jalan yang diperbaiki," kata Ono saat rapat dengan anggota DPRD Dapil 12 dan Bupati Cirebon, Rabu (21/5/2025).

Menurut Ono, perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon tak seharusnya menunggu APBD tahun berikutnya. Dengan kembalinya sebagian dana efisiensi, maka proyek perbaikan bisa dipercepat.

"Kita tidak bisa menunggu tahun depan, masyarakat butuh akses jalan yang layak sekarang. Ini soal mobilitas ekonomi dan keselamatan warga," ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa pihaknya telah menerima informasi dari Pemkab Cirebon terkait rencana pelaksanaan perbaikan jalan di beberapa titik yang dijadwalkan berlangsung Juli hingga Agustus 2025.

Selain mendesak pengembalian anggaran efisiensi, Ono juga menyatakan akan terus mendorong agar proyek infrastruktur Cirebon bisa masuk dalam pembahasan anggaran perubahan (APBD-P) tahun ini. Hal ini dinilai penting agar rencana perbaikan tidak sebatas janji, tapi benar-benar terealisasi di lapangan.

Sebagaimana diketahui, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Cirebon seperti di wilayah timur, tengah, dan selatan mengalami kerusakan berlubang, terkelupas, dan membahayakan pengendara, namun belum banyak tersentuh perbaikan sejak awal tahun.*

(mt/J006)