Sri Mulyani Bentuk Dua Direktorat Baru dan Lantik 22 Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan

JAKARTA -Dalam rangka penguatan kelembagaan dan pelaksanaan tugas strategis di bidang keuangan negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membentuk dua direktorat jenderal baru di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pembentukan ini merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024, yang secara langsung berdampak pada perubahan struktur organisasi eselon I Kemenkeu dari 11 menjadi 13 unit.

Perubahan tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124 Tahun 2024, dan diumumkan bersamaan dengan pelantikan 22 pejabat baru di Aula Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

"Kemenkeu telah lebih dari dua dekade menjunjung nilai-nilai organisasi: integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Nilai-nilai itu bukan hanya slogan, tetapi jangkar etos kerja kami," ujar Sri Mulyani dalam sambutannya.

Dua direktorat baru yang dibentuk adalah:

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF)

Unit ini merupakan penguatan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan bertugas memperkuat kebijakan makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, serta pembiayaan negara.

Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK)

DJSPSK adalah hasil reposisi dari Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK), serta Sekretariat KSSK. Fungsinya mencakup pengawasan sektor keuangan termasuk asuransi dan jaminan sosial.

Selain itu, dibentuk juga Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan (BTIIK) yang akan fokus pada digitalisasi, transformasi birokrasi, serta penguatan intelijen ekonomi dan keuangan.

Sri Mulyani juga meresmikan jabatan baru Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, menggantikan posisi sebelumnya yang menangani organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi.

Pelantikan 22 Pejabat Eselon I

Pelantikan ini sekaligus menetapkan nama-nama baru yang mengisi posisi penting di Kemenkeu. Di antaranya:

Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak

Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai

Febrio Kacaribu sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal

Masyita Crystallin sebagai Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan

Suryo Utomo sebagai Kepala Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan

Dalam pidatonya, Sri Mulyani menegaskan pentingnya tanggung jawab besar yang diemban seluruh pejabat:

"Kemenkeu memegang mandat besar dalam pengelolaan keuangan negara. Reformasi ini adalah wujud tanggung jawab untuk melayani rakyat dengan lebih baik."

Struktur Eselon I dan Staf Ahli Kemenkeu per Mei 2025:

Heru Pambudi – Sekretaris Jenderal

Febrio Kacaribu – Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal

Luky Alfirman – Dirjen Anggaran

Bimo Wijayanto – Dirjen Pajak

Letjen Djaka Budhi Utama – Dirjen Bea dan Cukai

Astera P. Bhakti – Dirjen Perbendaharaan

Rionald Silaban – Dirjen Kekayaan Negara

Askolani – Dirjen Perimbangan Keuangan

Suminto – Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Masyita Crystallin – Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan

Awan Nurmawan – Inspektur Jenderal

Suryo Utomo – Kepala BTIIK

Andin Hadiyanto – Kepala Badiklat Keuangan

Staf Ahli:

14. Irwan Djuniardi – Bidang Peraturan & Penegakan Hukum Pajak

15. Yon Arsal – Bidang Kepatuhan Pajak

16. Nufransa Wira Sakti – Bidang Pengawasan Pajak

17. Dwi Teguh Wibowo – Bidang Penerimaan Negara

18. Mochamad Agus Rofiudin – Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak

19. Sudarto – Bidang Pengeluaran Negara

20. Parjiono – Bidang Ekonomi Makro & Keuangan Internasional

21. Arief Wibisono – Bidang Jasa Keuangan & Pasar Modal

22. Rina Widiyani Wahyuningdyah – Bidang Hukum & Hubungan Kelembagaan

Dengan langkah ini, Kemenkeu mengukuhkan transformasi kelembagaan sebagai fondasi untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional yang semakin kompleks dan dinamis.*

(kp/j006)