Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
ACEH -Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penghargaan bergengsi ini merupakan kali ke-10 yang diterima Pemkab Abdya.
Penyerahan opini WTP dilakukan oleh Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, kepada Wakil Bupati Abdya, Zaman Akli, disaksikan oleh Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Acara berlangsung di aula Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Jumat (23/5).
Wakil Bupati Abdya, Zaman Akli, menyatakan bahwa opini WTP menunjukkan laporan keuangan daerah telah disusun secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia tanpa pengecualian. Ia mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas capaian ini, yang menandakan komitmen Pemkab Abdya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
"Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat," ujar Zaman Akli. Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Abdya akan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, serta menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan demi pembangunan berkelanjutan di Abdya.
Penghargaan WTP ke-10 ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Abdya dalam tata kelola keuangan yang baik serta sinergi antara berbagai pihak demi kemajuan daerah.*
(ws/j006)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL