
Ajukan PK, Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Lawan Vonis 4 Tahun Penjara dari MA
LANGKAT Mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin alias Pak Terbit, resmi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Nege
Hukum dan KriminalTAPANULI SELATAN — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) terus mendorong percepatan reformasi birokrasi di tingkat daerah.
Hal ini ditandai dengan pelantikan 56 pejabat administrator dan pengawas oleh Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, pada Jumat (23/5/2025), di Gedung Serba Guna Sarasi, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok.
Pelantikan ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010–2025, yang menekankan pentingnya tatanan birokrasi yang profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menekankan pentingnya kesiapan dan adaptasi cepat bagi para pejabat baru yang akan bertugas di berbagai kecamatan dan kelurahan.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi sebagai langkah awal dalam memastikan kelancaran pelayanan publik.
"Koordinasi adalah kunci. Saya minta setiap pejabat segera menyesuaikan diri dan memastikan tidak ada kekosongan dalam pelayanan masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Irawan mendorong agar seluruh pejabat yang baru dilantik menyusun program pembangunan berbasis data valid dan kebutuhan nyata masyarakat.
Menurutnya, perencanaan yang tidak berdasar data hanya akan memicu pemborosan anggaran dan menghambat pencapaian target pembangunan.
"Setiap gagasan pembangunan harus berbasis data. Kita tidak boleh lagi bekerja berdasarkan asumsi. Itu tidak hanya berisiko, tapi juga bisa berujung pada pemborosan anggaran," tegasnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya akurasi dan kebermanfaatan dalam pelaksanaan proyek fisik.
Ia meminta jajaran perangkat daerah untuk tidak lagi mengusulkan pembangunan yang bersifat simbolik tanpa nilai manfaat yang jelas bagi masyarakat.
"Tidak boleh lagi ada pembangunan yang mubazir. Setiap anggaran harus dipastikan menghasilkan outcome yang jelas dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat," pungkasnya.
Dari total pejabat yang dilantik, 34 merupakan pejabat administrator dan 22 merupakan pejabat pengawas.
Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan OPD, para camat, serta undangan lainnya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemkab Tapsel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani, sesuai semangat reformasi birokrasi nasional.*
LANGKAT Mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin alias Pak Terbit, resmi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Nege
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terlibat adu argumen sengit dengan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Frederic Palit dal
PolitikJAKARTA Influencer Indonesia kontroversial, Arnold Putra, akhirnya kembali ke tanah air pada Senin sore (21/7/2025) setelah menjalani huku
NasionalJAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat buka suara menanggapi kritik publik yang mencuat usai vonis 4,5 tahun penjara dijatuhkan ke
Hukum dan KriminalLABUSEL Organisasi Animal Voice Indonesia (AVI) bersama Koalisi Anti Kekejaman Terhadap Satwa secara resmi melaporkan kasus kekerasan terh
Hukum dan KriminalJAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengajukan penundaan pemeriksaan di Polda Metro Jaya dalam kapasitasnya se
NasionalJAKARTA Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong resmi mengajukan banding atas vonis 4 tahun 6 bulan penjara y
NasionalBANDA ACEH Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindak
NasionalMANADO Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) resmi menetapkan nahkoda KM Barcelona 5 berinisial IB sebagai tersangka dalam kasu
Hukum dan KriminalJAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dijadwalkan memanggil jajaran PT Food Station Tjipinang Jaya ke Balai Kota Jakarta, Selasa (2
Pemerintahan