Diserbu Warga Antusias Wawako Tanjungbalai Turun Gunung Pantau Pangan Murah, Beras SPHP Cuma Rp59 Ribu
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di depan Kantor Lurah Sija
EKONOMI
TAPANULI SELATAN — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) terus mendorong percepatan reformasi birokrasi di tingkat daerah.
Hal ini ditandai dengan pelantikan 56 pejabat administrator dan pengawas oleh Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, pada Jumat (23/5/2025), di Gedung Serba Guna Sarasi, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok.
Pelantikan ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010–2025, yang menekankan pentingnya tatanan birokrasi yang profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menekankan pentingnya kesiapan dan adaptasi cepat bagi para pejabat baru yang akan bertugas di berbagai kecamatan dan kelurahan.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi sebagai langkah awal dalam memastikan kelancaran pelayanan publik.
"Koordinasi adalah kunci. Saya minta setiap pejabat segera menyesuaikan diri dan memastikan tidak ada kekosongan dalam pelayanan masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Irawan mendorong agar seluruh pejabat yang baru dilantik menyusun program pembangunan berbasis data valid dan kebutuhan nyata masyarakat.
Menurutnya, perencanaan yang tidak berdasar data hanya akan memicu pemborosan anggaran dan menghambat pencapaian target pembangunan.
"Setiap gagasan pembangunan harus berbasis data. Kita tidak boleh lagi bekerja berdasarkan asumsi. Itu tidak hanya berisiko, tapi juga bisa berujung pada pemborosan anggaran," tegasnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya akurasi dan kebermanfaatan dalam pelaksanaan proyek fisik.
Ia meminta jajaran perangkat daerah untuk tidak lagi mengusulkan pembangunan yang bersifat simbolik tanpa nilai manfaat yang jelas bagi masyarakat.
"Tidak boleh lagi ada pembangunan yang mubazir. Setiap anggaran harus dipastikan menghasilkan outcome yang jelas dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat," pungkasnya.
Dari total pejabat yang dilantik, 34 merupakan pejabat administrator dan 22 merupakan pejabat pengawas.
Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan OPD, para camat, serta undangan lainnya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemkab Tapsel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani, sesuai semangat reformasi birokrasi nasional.*
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di depan Kantor Lurah Sija
EKONOMI
TANJUNGBALAI Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H. resmi menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai Kelas II setelah menja
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya masih menghitung kerugian akibat kericuhan yang terjadi di kawasan Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, p
NASIONAL
JAKARTA Sudarsi, istri pedagang cermin Bambang Setiawan (59), menceritakan kembali peristiwa yang menimpa suaminya hingga meninggal duni
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Polres Metro Bekasi Kota menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan uang senilai Rp1,28 miliar milik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Kota Medan meraih Anugerah Program Ekonomi Terpuji dalam ajang detikSumatera Awards 2026 untuk kategori Pelopor Digit
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI mengungkapkan terdapat 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam daftar tindak pidana yang dapat dikenai perampa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) siap menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUUXXIII/2025 yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kabar mengenai kebakaran di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu, 29 Agus
PERISTIWA