Rico Waas Dorong Perusahaan Gunakan CSR untuk Lindungi Pekerja Informal Lewat BPJS Ketenagakerjaan
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari bertambahnya gedung, j
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) terus mendorong percepatan reformasi birokrasi di tingkat daerah.
Hal ini ditandai dengan pelantikan 56 pejabat administrator dan pengawas oleh Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, pada Jumat (23/5/2025), di Gedung Serba Guna Sarasi, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok.
Pelantikan ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010–2025, yang menekankan pentingnya tatanan birokrasi yang profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menekankan pentingnya kesiapan dan adaptasi cepat bagi para pejabat baru yang akan bertugas di berbagai kecamatan dan kelurahan.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi sebagai langkah awal dalam memastikan kelancaran pelayanan publik.
"Koordinasi adalah kunci. Saya minta setiap pejabat segera menyesuaikan diri dan memastikan tidak ada kekosongan dalam pelayanan masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Irawan mendorong agar seluruh pejabat yang baru dilantik menyusun program pembangunan berbasis data valid dan kebutuhan nyata masyarakat.
Menurutnya, perencanaan yang tidak berdasar data hanya akan memicu pemborosan anggaran dan menghambat pencapaian target pembangunan.
"Setiap gagasan pembangunan harus berbasis data. Kita tidak boleh lagi bekerja berdasarkan asumsi. Itu tidak hanya berisiko, tapi juga bisa berujung pada pemborosan anggaran," tegasnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya akurasi dan kebermanfaatan dalam pelaksanaan proyek fisik.
Ia meminta jajaran perangkat daerah untuk tidak lagi mengusulkan pembangunan yang bersifat simbolik tanpa nilai manfaat yang jelas bagi masyarakat.
"Tidak boleh lagi ada pembangunan yang mubazir. Setiap anggaran harus dipastikan menghasilkan outcome yang jelas dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat," pungkasnya.
Dari total pejabat yang dilantik, 34 merupakan pejabat administrator dan 22 merupakan pejabat pengawas.
Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan OPD, para camat, serta undangan lainnya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemkab Tapsel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani, sesuai semangat reformasi birokrasi nasional.*
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari bertambahnya gedung, j
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merespons laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan yang mengadukan Bupati Deli Serdang k
PEMERINTAHAN
LANGKAT Misteri mengenai 55 lempengan logam berwarna putih yang disebutsebut sebagai platinum dan diamankan Komisi Pemberantasan Korups
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Warga Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, digemparkan oleh dugaan pembunuhan yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai melalui Bidang Intelijen mengamankan terpidana perkara narkotika bernama Pho Sie Dong alias Sido
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan hingga saat ini belum memiliki rencana menerapkan kebijakan yang melarang masyarakat
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mengungkapkan sejumlah kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam upaya mengatasi banjir di
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR PT Permata Dalam Sawit (PT PAS) mulai melakukan sosialisasi penerimaan tenaga kerja kepada masyarakat di wilayah ring satu
EKONOMI
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah p
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) terdakwa Irjen Pol (Purn) Bambang Ghiri Arianto menyoroti dugaan pemalsuan tanda tangan dalam proyek peng
HUKUM DAN KRIMINAL