Prabowo Disebut Tunjuk Pengusaha Haji Isam Tangani Karhutla, Mensesneg Bantah: Tidak Benar
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Is
NASIONAL
DELI SERDANG – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merespons laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan yang mengadukan Bupati Deli Serdang ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara terkait dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan anggaran daerah.
Laporan tersebut berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang mengalokasikan anggaran bersumber dari APBD untuk rehabilitasi gedung institusi Polri.
Pemkab Deli Serdang menyatakan tetap yakin kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan.Baca Juga:
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfostan) Deli Serdang, Sandra Situmorang, mengatakan pihaknya masih menunggu proses dari Ombudsman terkait laporan yang disampaikan LBH Medan.
"Sekarang kita tunggu saja surat dari Ombudsman. Itu ada aturannya (ada regulasi yang memperbolehkan). Setelah laporan Ombudsman masuk (dibuat LBH) kan nggak serta merta itu menjadi laporan. Mereka kan verifikasi dulu," ujar Sandra, Rabu (8/7/2026).
Sebelumnya, LBH Medan menilai penggunaan anggaran APBD untuk merehabilitasi gedung institusi Polri tidak sesuai dengan prioritas utama masyarakat.
Menurut LBH Medan, anggaran pemerintah daerah seharusnya lebih difokuskan untuk kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan yang hingga kini masih menjadi keluhan warga.
Selain Bupati Deli Serdang, LBH Medan juga melaporkan Wali Kota Medan atas kebijakan serupa yang dilakukan pada tahun 2025 dan 2026.
Inspektur Kabupaten Deli Serdang, Edwin Nasution, menjelaskan bahwa pemberian hibah kepada instansi vertikal diperbolehkan berdasarkan regulasi yang berlaku.
Ia menyebut ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020.
Menurut Edwin, kritik yang disampaikan LBH Medan merupakan bagian dari kontrol masyarakat.
Namun, ia menegaskan bahwa penentuan prioritas pembangunan pemerintah daerah mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Is
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah melarang pembukaan lahan dengan cara dibak
NASIONAL
BANDA ACEH Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberhentikan M. Nasir dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh. Pemberhent
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Siti Ma&039rifah meminta Universitas Pertahan
PENDIDIKAN
JAKARTA Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai PDI Perjuangan (PDIP) berpeluang membangun poros alternatif jika Prabowo
POLITIK
JAKARTA Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua
NASIONAL
MOJOKERTO Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timu
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI