45 SPPG di Sumut Disuspend BGN, Ini Daftar Lengkapnya!
MEDAN Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara. Penghent
NASIONAL
BINJAI – Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai dengan agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2025 mendapat sorotan setelah jumlah anggota dewan yang hadir dinilai tidak memenuhi jumlah ideal.
Dari total 35 anggota DPRD Kota Binjai, hanya 16 anggota yang tercatat hadir dalam rapat yang berlangsung pada Senin, 6 Juli 2026 tersebut.
Minimnya kehadiran anggota legislatif itu mendapat kritik dari Ketua Depicab SOKSI Kota Binjai, Maruli Malau.Baca Juga:
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan kurangnya komitmen sebagian anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
"Kami sangat menyayangkan. Ini agenda penting, LPJ penggunaan uang rakyat tahun 2025. Tapi yang hadir tidak sampai 50%. Di mana rasa tanggung jawab kepada konstituen?" tegas Maruli Malau.
Menurut Maruli, pembahasan LPJ merupakan agenda strategis karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari masyarakat.
Karena itu, kehadiran anggota DPRD dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Selain menyoroti tingkat kehadiran anggota dewan, Maruli juga mempertanyakan keabsahan rapat tersebut.
Ia menyebut pelaksanaan rapat paripurna seharusnya mengikuti ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, rapat paripurna untuk pengambilan keputusan harus memenuhi kuorum. Dengan hanya 16 dari 35 anggota yang hadir, maka rapat ini cacat hukum dan keputusan yang dihasilkan patut dipertanyakan," jelas Maruli.
Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut jumlah kehadiran anggota DPRD, tetapi juga menyentuh prinsip demokrasi dan tanggung jawab wakil rakyat terhadap masyarakat yang telah memberikan mandat.
Depicab SOKSI Kota Binjai kemudian mendesak pimpinan DPRD Kota Binjai melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan anggota dewan dalam menghadiri rapat-rapat resmi.
MEDAN Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara. Penghent
NASIONAL
SIMALUNGUN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun meminta pemerintah kecamatan hingga nagori dan kelurahan memp
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu, Noprisman, pad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti memaparkan visi dan misinya dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and p
EKONOMI
TANGERANG Sejumlah spanduk berisi penolakan terhadap rencana kedatangan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terpasang di sejumlah ti
POLITIK
DELI SERDANG Seorang remaja lakilaki berinisial MAH, 18 tahun, diamankan polisi setelah diduga menyekap dan mengancam ibu kandungnya di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan keempat yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengajak mantan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi untuk bertarung secara
POLITIK
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi tidak memiliki h
POLITIK
BANDA ACEH Seorang pria berinisial MM, 20 tahun, diamankan polisi setelah diduga membawa kabur sepeda motor milik seorang mahasiswi di B
HUKUM DAN KRIMINAL