MEDAN – Wali Kota Medan Rico Waas mengungkapkan sejumlah kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam upaya mengatasi banjir di kawasan Belawan.
Salah satu persoalan utama yang dinilai menghambat percepatan penanganan banjir adalah status kepemilikan atau legalitas lahan.
Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima kunjungan pengurus Lembaga Masyarakat Belawan (LMB) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (8/7/2026).Baca Juga:
Menurut Rico, banyak kawasan di Belawan berdiri di atas lahan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan.
Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase, hingga fasilitas umum, sering mengalami hambatan.
"Sehingga pembangunan jalan, drainase maupun fasilitas umum sering terkendala. Sering kali pemerintah tidak bisa masuk karena tanahnya bukan milik pemerintah. Ini yang harus kita petakan dan benahi bersama," ujarnya.
Rico mencontohkan persoalan akses keluar jalan tol di Belawan yang sebelumnya belum memiliki kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab, apakah pemerintah, Pelindo, atau instansi lainnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sinkronisasi antarlembaga agar pembagian kewenangan pembangunan menjadi lebih jelas.
Karena itu, Pemerintah Kota Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan pemetaan terhadap status kepemilikan lahan di kawasan Belawan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak dalam pembangunan infrastruktur.
"Karena itu, Pemkot Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan memetakan status kepemilikan lahan agar pembagian tanggung jawab pembangunan menjadi jelas. Kita harus memiliki persepsi yang sama. Berapa persen lahan milik Pemkot, berapa persen milik Pelindo. Tidak perlu saling menyalahkan. Kalau itu lahan Pemkot, maka menjadi kewajiban kami membangun jalan, drainase hingga penyediaan air bersih," kata Rico.
Selain persoalan legalitas lahan, Rico juga menilai penataan kawasan permukiman menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi banjir rob yang selama ini terus melanda Belawan.
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan secara resmi melaporkan Wali Kota Medan dan Bupati Deli Serdang ke Ombudsman Republik Indonesia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari bertambahnya gedung, j
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merespons laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan yang mengadukan Bupati Deli Serdang k
PEMERINTAHAN
LANGKAT Misteri mengenai 55 lempengan logam berwarna putih yang disebutsebut sebagai platinum dan diamankan Komisi Pemberantasan Korups
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Warga Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, digemparkan oleh dugaan pembunuhan yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai melalui Bidang Intelijen mengamankan terpidana perkara narkotika bernama Pho Sie Dong alias Sido
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan hingga saat ini belum memiliki rencana menerapkan kebijakan yang melarang masyarakat
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mengungkapkan sejumlah kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam upaya mengatasi banjir di
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR PT Permata Dalam Sawit (PT PAS) mulai melakukan sosialisasi penerimaan tenaga kerja kepada masyarakat di wilayah ring satu
EKONOMI
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah p
PEMERINTAHAN
