Rico Waas Ungkap Kendala Penanganan Banjir Belawan, Legalitas Lahan Jadi Persoalan Utama

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Waas mengungkapkan sejumlah kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam upaya mengatasi banjir di kawasan Belawan.

Salah satu persoalan utama yang dinilai menghambat percepatan penanganan banjir adalah status kepemilikan atau legalitas lahan.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima kunjungan pengurus Lembaga Masyarakat Belawan (LMB) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (8/7/2026).

Baca Juga:

• Sambut Kunjungan Kerja DPRD Sumut, Bupati Fery Dorong Sinergi Nyata Percepat Pembangunan Labuhanbatu Selatan

Menurut Rico, banyak kawasan di Belawan berdiri di atas lahan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan.

Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase, hingga fasilitas umum, sering mengalami hambatan.

"Sehingga pembangunan jalan, drainase maupun fasilitas umum sering terkendala. Sering kali pemerintah tidak bisa masuk karena tanahnya bukan milik pemerintah. Ini yang harus kita petakan dan benahi bersama," ujarnya.

Rico mencontohkan persoalan akses keluar jalan tol di Belawan yang sebelumnya belum memiliki kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab, apakah pemerintah, Pelindo, atau instansi lainnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sinkronisasi antarlembaga agar pembagian kewenangan pembangunan menjadi lebih jelas.

Karena itu, Pemerintah Kota Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan pemetaan terhadap status kepemilikan lahan di kawasan Belawan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak dalam pembangunan infrastruktur.

"Karena itu, Pemkot Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan memetakan status kepemilikan lahan agar pembagian tanggung jawab pembangunan menjadi jelas. Kita harus memiliki persepsi yang sama. Berapa persen lahan milik Pemkot, berapa persen milik Pelindo. Tidak perlu saling menyalahkan. Kalau itu lahan Pemkot, maka menjadi kewajiban kami membangun jalan, drainase hingga penyediaan air bersih," kata Rico.

Selain persoalan legalitas lahan, Rico juga menilai penataan kawasan permukiman menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi banjir rob yang selama ini terus melanda Belawan.

Ia menyinggung pengalaman relokasi warga ke Kampung Nelayan yang dinilai belum berjalan optimal.

Menurutnya, sebagian warga memilih kembali ke tempat tinggal semula, bahkan menjual rumah yang telah diberikan karena lokasi relokasi dianggap terlalu jauh dari sumber mata pencaharian.

"Relokasi harus disiapkan bersama pekerjaannya juga. Infrastruktur dibenahi secara bertahap. Dengan rob yang terus datang, kita harus memetakan solusi dengan benar," ujarnya.

Rico juga mengungkapkan bahwa desain pembangunan tanggul sebenarnya telah tersedia.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat sehingga diperlukan pendekatan yang lebih baik untuk mencari solusi bersama.

Dalam kesempatan itu, ia turut mengusulkan normalisasi Sungai Deli sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di kawasan utara Kota Medan.

Menurut Rico, pembenahan Belawan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penataan kawasan kumuh, kata dia, perlu dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan aspek kemanusiaan tanpa mengabaikan penegakan aturan.

"Aturan harus ditegakkan, tetapi fasilitas juga harus kita siapkan. Kalau direlokasi, sekolah kita bantu, fasilitas kita siapkan. Yang penting bagaimana kita berbuat untuk manusia," katanya.

Ia menambahkan, kawasan yang telah direlokasi nantinya dapat dimanfaatkan sebagai daerah resapan air, ruang terbuka hijau, maupun fasilitas publik seperti perpustakaan.

Sementara itu, Ketua DPP Lembaga Masyarakat Belawan, Effendy, menyampaikan harapan masyarakat Kampung Nelayan Seberang yang hingga kini masih kerap terdampak banjir pasang.

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan kepastian terkait langkah penanganan yang sedang dipersiapkan bagi masyarakat di kawasan tersebut," ungkapnya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencari solusi jangka panjang terhadap persoalan banjir rob yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan bagi kawasan Belawan.* (ad)

Sambut Kunjungan Kerja DPRD Sumut, Bupati Fery Dorong Sinergi Nyata Percepat Pembangunan Labuhanbatu Selatan

Sekda Aceh Pacu Rehabilitasi Sawah di Aceh Timur, Targetkan Petani Kembali Tanam Juli Ini

Mahasiswa Kepergok Isap Ganja di Rooftop Kos, Polisi Bongkar Dugaan Peredaran ke Rekan Kampus

Mendagri dan Wagub Aceh Tinjau Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Bener Meriah

Warga Bener Meriah Berterima Kasih, Satgas PRR Perkuat Jembatan Enang-Enang dan Siapkan Solusi Permanen

Rico Waas Dorong Majelis Taklim di Medan Punya Program Nyata, Pemko Siap Bantu Legalitas hingga Fasilitas