Empat Pulau Resmi Masuk Wilayah Tapanuli Tengah, Bupati Masinton Siap Bangun Pos Pemkab

TAPANULI TENGAH — Empat pulau yang sebelumnya masuk dalam wilayah Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, kini resmi menjadi bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang menegaskan bahwa penetapan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Empat pulau tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, kini secara administratif masuk ke wilayah Tapteng.

Menanggapi hal ini, Bupati Tapanuli Tengah Masinton menyatakan pihaknya menyambut baik keputusan Kemendagri.

Ia menegaskan bahwa posisi geografis empat pulau tersebut memang lebih dekat dan berada di wilayah administratif Tapteng, jika ditarik garis lurus dari Pulau Sumatera ke arah Samudera Hindia.

"Keputusan Mendagri sudah tepat. Empat pulau itu memang berada di antara perbatasan Kecamatan Manduamas dan Barus, wilayah Tapteng, Sumut," ujar Masinton, Kamis (29/5/2025).

Menurutnya, Pemkab Tapteng bersama Pemprov Sumut akan segera melakukan peninjauan langsung ke empat pulau tersebut dan merencanakan peletakan prasasti sebagai penanda wilayah resmi.

"Pulau itu belum berpenghuni, hanya dijadikan tempat istirahat para nelayan dari Tapteng. Kami akan datang bersama komunitas nelayan dan membangun prasasti wilayah Provinsi," tambahnya.

Lebih lanjut, Masinton mengungkapkan rencana pembangunan pos-pos resmi Pemkab Tapteng di kawasan tersebut untuk menunjukkan kehadiran pemerintahan daerah dan memperkuat posisi administratif pulau-pulau itu.

"Kami berterima kasih kepada Kemendagri dan Pemprov Sumut atas ketegasan ini. Ke depan, kami akan adakan berbagai kegiatan yang menandai bahwa pulau-pulau ini benar-benar bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bobby Nasution juga telah menegaskan bahwa penetapan ini murni mengikuti proses teknis dan aturan yang berlaku, bukan merupakan bentuk perebutan wilayah.*