Sidang Nadiem: Ahli Ungkap Kerugian Negara Rp 1,5 Triliun dari Chromebook
JAKARTA Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dedy Nurmawan, mengungkap rincian kerugian negara dalam kasus dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sewa pesawat komersil Garuda sebesar Rp 860 juta, untuk memindahkan 50 orang tahanan narkoba dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta Medan ke Nusakambangan.
Sesuai yang ditampilkan dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Sumut, kegiatan ini dinamai Paket Sewa Pesawat Komersil dengan kode 10165374000.
Paket kegiatan ini diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut dengan metode pengadaan Penunjukan Langsung. Saat ini, pengadaan paket ini sudah masuk dalam tahap pengumuman pemenang.
Sementara pagu anggaran untuk paket kegiatan sewa pesawat komersil tersebut, sebesar Rp 860 juta bersumber dari APBD Pemprov Sumut Tahun Anggaran (TA) 2025.
Dalam penjelasan pada Spesifikasi Teknis Sewa Pesawat Komersil yang ditandatangani Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut Mulyono selaku pengguna anggara (PA), dijelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan penyedia jasa dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Dijelaskan, metode penunjukan langsung pelaksanaan kegiatan ini, dilakukan dengan alasan pekerjaan ini memiliki kondisi tertentu, yaitu pemindahan narapidana bersifat rahasia dan berisiko tinggi serta memerlukan pengamanan dan pengawalan ketat.
Karena itu, Kesbangpol Provinsi Sumut menyewa pesawat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan jenis pesawat Boeing 737-800 dengan kapasitas 162 seat.
Pesawat tersebut nantinya akan membawa 50 orang tahanan narapidana, 70 orang tenaga pengamanan dari Brimob Polda Sumut, 8 orang petugas Lapas serta 12 orang petugas pendamping. Dijadwalkan, pekerjaan ini akan dilaksanakan satu hari pada bulan Juni 2025.
TIDAK SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN EFISIENSI
Namun, sejumlah pihak menilai, pengalokasian pagu anggaran sebesar Rp 860 juta untuk sewa pesawat komersil Garuda guna memindahkan para tahanan narkoba itu, dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang kini tengah dilakukan pemerintah.
Bila Kesbangpol Sumut memang mendukung kebijakan efisiensi, mestinya Kesbangpol Sumut masih bisa memilih pesawat Hercules yang diperkirakan akan membutuhkan anggaran yang lebih irit. "Kan bisa menggunakan pesawat Hercules yang yang diyakini lebih murah," jelas sumber BITVOnline.com.
Hal ini menjadi sangat penting. Karena saat ini saja, di beberapa unit kerja di lingkungan Pemprov Sumut, terjadi efisiensi anggaran ditandai dengan pengurangan alokasi anggaran, sehingga mengganggu program yang sebelumnya telah direncanakan.
JAKARTA Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dedy Nurmawan, mengungkap rincian kerugian negara dalam kasus dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengusulkan agar dana otonomi khusus (otsus) Aceh diperpanjang. Ia menilai pemuli
NASIONAL
TEHERAN Pasukan Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan seluruh lalu lintas di Selat Hormuz berada dalam kendali penuh mereka, menyusul l
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan tingkat kemiskinan di seluruh wilayah Papua masih berada di atas ra
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2026 mulai cair pada pertengahan April. Bantuan
NASIONAL
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Medan melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kegiatan Medan Fashion Festival (MFF
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan kritik keras terhadap Paus Paus Leo XIV melalui unggahan di media sosialnya, T
INTERNASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui Stadion Teladan masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) menjelang gelaran P
OLAHRAGA
JAKARTA Juru Bicara (Jubir) Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah, buka suara usai JK dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataan soal m
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke13 RI, Jusuf Kalla (JK), dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Mud
NASIONAL