JAKARTA -Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan tinggal diam atas laporan dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menurut Teddy, pemerintah akan segera mengambil langkah tegas untuk menangani persoalan tersebut.
"Segera kita selesaikan," tegas Teddy kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Baca Juga:
Ia menyebutkan bahwa dua kementerian terkait, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup, sudah melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
"Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah mengambil langkah yang diperlukan. Tadi langsung kita hubungi dan saling berkoordinasi," tambahnya.
Baca Juga:
Menanggapi masalah ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tambang-tambang yang beroperasi di kawasan Raja Ampat.
Ia juga berencana memanggil para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik dari kalangan BUMN maupun swasta.
"Saya akan evaluasi. Saya ada rapat dengan Dirjen, saya akan panggil pemilik IUP, mau BUMN atau swasta," ujar Bahlil di Jakarta Convention Center, Kamis (5/6/2025).
Bahlil juga menegaskan pentingnya memperhatikan kearifan lokal dan pelaksanaan aktivitas tambang yang selaras dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
"Tambang-tambang ini sudah ada sebelum saya menjabat. Tapi Amdalnya harus dipatuhi. Kalau tidak sesuai, kita sesuaikan dengan Amdal yang berlaku," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa wilayah Papua, termasuk Raja Ampat, memiliki status otonomi khusus, sehingga pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan ekonomi harus memperhatikan nilai-nilai lokal dan hak masyarakat adat.
"Perlakuan untuk Papua itu khusus. Sama seperti Aceh. Jadi jangan abaikan kearifan lokal," tegas Bahlil.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal