JAKARTA -Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan tinggal diam atas laporan dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menurut Teddy, pemerintah akan segera mengambil langkah tegas untuk menangani persoalan tersebut.
"Segera kita selesaikan," tegas Teddy kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Ia menyebutkan bahwa dua kementerian terkait, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup, sudah melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
"Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah mengambil langkah yang diperlukan. Tadi langsung kita hubungi dan saling berkoordinasi," tambahnya.
Menanggapi masalah ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tambang-tambang yang beroperasi di kawasan Raja Ampat.
Ia juga berencana memanggil para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik dari kalangan BUMN maupun swasta.
"Saya akan evaluasi. Saya ada rapat dengan Dirjen, saya akan panggil pemilik IUP, mau BUMN atau swasta," ujar Bahlil di Jakarta Convention Center, Kamis (5/6/2025).
Bahlil juga menegaskan pentingnya memperhatikan kearifan lokal dan pelaksanaan aktivitas tambang yang selaras dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
"Tambang-tambang ini sudah ada sebelum saya menjabat. Tapi Amdalnya harus dipatuhi. Kalau tidak sesuai, kita sesuaikan dengan Amdal yang berlaku," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa wilayah Papua, termasuk Raja Ampat, memiliki status otonomi khusus, sehingga pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan ekonomi harus memperhatikan nilai-nilai lokal dan hak masyarakat adat.
"Perlakuan untuk Papua itu khusus. Sama seperti Aceh. Jadi jangan abaikan kearifan lokal," tegas Bahlil.
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa sebanyak 84 dari 200 wajib pajak penunggak inkrah telah melakukan pemb
Ekonomi
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Deyang menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait insiden keracunan dalam pr
Pemerintahan
DELI SERDANG Tim gabungan TNI dan Polri menggerebek sebuah gudang yang diduga digunakan sebagai lokasi pengoplosan gas elpiji subsidi 3
Nasional
JAKARTA PUSAT Polres Metro Jakarta Pusat bersama komunitas ojek online (ojol) meresmikan Gerai Rakyat Mart Ojol Kamtibmas yang berlokasi
Pemerintahan
BOGOR Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Komar, mendesak Bupati Bogor Rudy Susmanto turun langsung menemui wa
Pemerintahan
MEDAN Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak sebagai Kapolrestabes Medan. Calvijn sebelum
Nasional
JAKARTA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap Kepolisian Republik Indonesia segera menemukan dalang di balik kerusuhan yang
Peristiwa
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada tahun 2026 tidak mengala
Ekonomi
PALEMBANG Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara,
Peristiwa
PEMATANG SIANTAR Penanganan kasus dugaan korupsi retribusi parkir di Rumah Sakit Vita Insani memasuki babak baru. Tohom Lumban Gaol, manta
Hukum dan Kriminal
