DPR RI Tetapkan Lima Poin Kesepakatan dalam Penanganan Kasus Andrie Yunus, Ini Isinya!
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, buka suara terkait polemik rencana Pemprov Sumut yang sempat menganggarkan Rp 860 juta untuk menyewa pesawat Garuda Indonesia dalam rangka memindahkan narapidana narkoba ke Lapas Nusakambangan.
Rencana ini menuai perhatian dan kritik publik di media sosial karena dianggap sebagai pemborosan anggaran. Menanggapi hal tersebut, Bobby menegaskan bahwa rencana tersebut kini dibatalkan, namun menilai bahwa pemanfaatan anggaran itu sejatinya bukan bentuk pemborosan, melainkan upaya strategis memberantas peredaran narkoba di Sumut.
"Rp 800 jutaan itu rencana kami gunakan untuk memindahkan napi-napi yang masih bisa mengontrol narkoba dari dalam lapas. Jadi, kalau dianggap pemborosan, saya kira harus dilihat konteks tujuannya," ujar Bobby dalam sambutannya pada pelantikan pengurus KONI Sumut 2025–2029, Selasa (10/6).
Menurut Bobby, langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang salah satu poinnya adalah perang terhadap narkoba. Ia bahkan menegaskan, kritik terhadap program ini patut dipertanyakan dari sisi komitmen pemberantasan narkoba.
"Mungkin yang banyak bersuara tentang pemindahan napi narkoba ini, BNN perlu cek orangnya, terafiliasi narkoba enggak?" ucap Bobby.
Sebelumnya, proyek pengadaan sewa pesawat tercatat di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan kode 10165374000, berasal dari APBD Sumut 2025, dan dilakukan melalui penunjukan langsung kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Namun proyek tersebut kini dipastikan gagal dan tidak dilanjutkan.
Kepala Kesbangpol Sumut, Mulyono, mengatakan bahwa rencana ini bagian dari aksi nyata Pemprov dalam menanggulangi peredaran narkoba. Meski dibatalkan, pihaknya akan melakukan kajian ulang atas metode yang lebih efisien.
"Ini adalah bagian dari rencana aksi penanganan narkoba. Karena penting, akan tetap dikaji lebih lanjut untuk efektivitas pelaksanaannya," ujar Mulyono.*
(tb/j006)
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/1/HK.01.03/MP/2026 untuk mengatur pelaksanaan keg
PARIWISATA
MEDAN Menyambut mudik Lebaran 2026, Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak memberikan solusi bagi warga yang khawatir terha
NASIONAL
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Polri untuk mengungkap akt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memastikan pasokan komoditas pangan strategis atau sembako untuk perayaan Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah dalam kond
EKONOMI
MEDAN Seorang pria berinisial MF (41), yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan 19, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Senyum bahagia dan tawa ceria mengisi lantai 3 Ramayana Teladan, Medan, saat 400 anak yatim dan dhuafa memilih pakaian Lebaran imp
PEMERINTAHAN
MEDAN Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menyediakan layanan kese
NASIONAL
RANTAUPRAPAT Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut telah menetapkan Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kas B
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sebagai bentuk kepedulian sosial dan pembentukan karakter, para siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Resimen Desaka Dhira Pra
NASIONAL