JAKARTA — Polemik terkait status kepemilikan empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara menjadi sorotan tajam terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal koordinasi dan pengambilan keputusan strategis.
Kegaduhan dimulai setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang menetapkan empat pulau, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, sebagai wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
Kebijakan ini segera mendapat reaksi keras dari Pemerintah Aceh, DPR RI dapil Aceh, hingga masyarakat luas.
Baca Juga:
Protes berujung pada aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Aceh yang menolak pemindahan administratif empat pulau tersebut ke wilayah Sumut.
Kondisi memanas ini mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih penanganan isu.
Baca Juga:
Dari Moskow, Rusia, tempat ia tengah melakukan kunjungan kenegaraan, Prabowo memimpin rapat terbatas secara virtual pada Selasa (17/6), diikuti sejumlah tokoh dan pejabat negara, termasuk Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Hasil rapat memutuskan pengembalian status kepemilikan empat pulau tersebut kepada Provinsi Aceh.
"Kami mewakili pemerintah berharap putusan ini menjadi jalan keluar baik bagi kita semua. Ini adalah solusi untuk mengakhiri dinamika di tengah masyarakat," ujar Mensesneg Prasetyo dalam keterangan pers di Istana Negara.
Sejumlah pakar menilai polemik ini mencerminkan lemahnya koordinasi dalam pemerintahan.
Muhammad Yoppy, peneliti dari Pusat Studi Kebijakan Negara FH UNPAD, menilai absennya koordinasi efektif antara kementerian dan presiden menyebabkan kebijakan yang tidak matang.
"Presiden seharusnya menegaskan kembali bahwa tidak ada visi dan misi menteri. Harus ada sistem komunikasi terpusat dan satu komando agar tidak terjadi perbedaan pernyataan dalam satu kabinet," tegas Yoppy.
Sementara itu, Cusdiawan, Direktur Eksekutif Center for Indonesian and Development Policy, menyoroti pola komunikasi pemerintah yang cenderung defensif dan minim keterlibatan pemda.
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tengah menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi Pemilu 2029. Pernyataan ini di
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menanggapi pernyataan Wilmar International Limited terkait penyitaan uang sebesar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Teddy Meilwansyah, untuk diperiks
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wiradarma Harefa, meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk men
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mencermati perkembangan konflik yang semakin memanas antara Iran dan Israel, dengan menaruh perhatian
Nasional
BADUNG Tiga pria warga negara (WN) Australia ditangkap aparat Kepolisian Indonesia atas dugaan keterlibatan dalam kasus penembakan brutal
Hukum dan Kriminal
MUARO JAMBI SD Negeri 003/IX Senaung menggelar acara pelepasan siswasiswi kelas VI Tahun Ajaran 2024/2025 di halaman sekolah, Rabu (18/6
Pendidikan
DENPASAR Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggelar kegiatan Bhakti Religi di
Nasional
JAKARTA Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke79 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2025, kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Po
Nasional
BANGLI Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Klinik Pratama Polres Bangli menggelar bakti kesehatan yang menyentuh langsung kel
Kesehatan
