Bos Bea Cukai Respon Tegas Kritik Purbaya: Fokus Perbaiki Citra dan Hilangkan Pungli
JAKARTA, Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama, menanggapi kritik keras dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam akan memb
PEMERINTAHAN
PADANG LAWAS UTARA – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Paluta, Selasa (24/6/2025).
Musrenbang RKPD 2026 dihadiri oleh jajaran Forkopimda, unsur legislatif, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Paluta, hingga perwakilan BUMN, BUMD, dan instansi vertikal.
Hadir pula Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang diwakili oleh Plt. Kadis Kominfo Provinsi Sumut, Porman Juanda Marpomari Mahulae, ST., M.Si.
Dalam sambutannya, Bupati Paluta Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa Musrenbang RKPD menjadi wadah penting dalam menyusun arah pembangunan yang strategis, terukur, dan tepat sasaran.
"Kami memfokuskan lima program strategis sebagai prioritas utama dalam menyukseskan visi-misi Kabupaten Padang Lawas Utara. Semua program ini diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati Reski.
Adapun lima program strategis tersebut meliputi:
- Pendidikan, kesehatan, dan olahraga untuk menciptakan generasi yang cerdas, sehat, dan berdaya saing tinggi;
- Pemberdayaan UMKM dan IKM, penciptaan lapangan kerja, dukungan bagi petani, serta penghapusan kemiskinan;
- Infrastruktur jalan mulus, rumah layak huni, dan irigasi berfungsi di seluruh wilayah;
- Layanan birokrasi keliling yang bersih dan profesional hingga ke pelosok desa;
- Penguatan identitas keagamaan dan budaya lokal melalui program "Paluta Mengaji dan Berbudaya".
Sementara itu, mewakili Gubernur Sumatera Utara, Plt. Kadis Kominfo Provsu Porman Juanda Mahulae memaparkan capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Paluta selama tahun 2024 yang dinilai cukup menggembirakan. Di antaranya:
- Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,44 persen;
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,16 poin;
- Tingkat kemiskinan tercatat 8,79 persen;
- Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,99 persen;
- Gini Rasio menunjukkan angka 0,241 poin.
"Capaian ini membuktikan bahwa Pemkab Paluta telah melakukan kerja luar biasa dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Kita berharap tren positif ini dapat terus ditingkatkan," kata Porman.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang konstruktif dan terukur sebagai pijakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029.
Musrenbang RKPD Paluta 2026 ini diharapkan menjadi momentum penting dalam merancang langkah-langkah pembangunan yang berorientasi pada dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat.*
JAKARTA, Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama, menanggapi kritik keras dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam akan memb
PEMERINTAHAN
JAKARTA, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menanggapi usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahada
POLITIK
SAMARINDA, PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) terus berkomitmen memperkuat daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di w
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan harga asli dari dua jenis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang saat ini
EKONOMI
PIDIE JAYA, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Nonformal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Iskandar Muda Has
PENDIDIKAN
TAPANULI SELATAN Desa Tandihat, yang terletak di Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kini berada dala
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. Malik Musa, S.H., M.Hum, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk
PEMERINTAHAN
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut untuk segera memper
PERISTIWA
BANDUNG Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menargetkan Program Penjaminan Polis (PPP) dapat mulai berlaku pada 2027, lebih cepat dari jadwa
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat penanganan kesehatan bagi korban bencana banji
KESEHATAN