Fraksi DPRD Batu Bara Sampaikan Pandangan Umum atas Nota Ranperda RPJMD 2025–2029

BATU BARA -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2025–2029.

Rapat Paripurna ini berlangsung pada Selasa, 24 Juni 2025 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara. Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Safi'i, SH, Wakil Ketua DPRD Rodial, Bupati Batu Bara yang diwakili oleh Asisten I Setdakab Batu Bara Edwin Alzrin, S.Sos., M.Si, Sekretaris DPRD Izhar Fauzi, SH, jajaran Anggota DPRD, unsur Forkopimda serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya sebagai berikut:

1. Fraksi PDI Perjuangan

Mendukung Ranperda RPJMD 2025–2029 untuk dibahas lebih lanjut bersama Panitia Khusus (Pansus).

"Kami menyetujui agar pembahasan dilanjutkan sesuai ketentuan perundang-undangan," tegas Amirtan saat membacakan pandangan fraksi.

2. Fraksi Gerindra

Fraksi Gerindra menyatakan kesiapan untuk menyerahkan proses pembahasan kepada Pansus DPRD yang akan dibentuk.

"Proses pembahasan harus dilandasi prinsip profesionalisme, objektif, taat asas, dan bertanggung jawab," ujar M. Ridwan.

3. Fraksi PKS

Fraksi PKS memberikan dukungan penuh terhadap pembahasan Ranperda RPJMD, serta mendorong agar pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien.

"Ini demi kepentingan masyarakat Batu Bara," ungkap Agung Setiawan.

4. Fraksi PAN

Fraksi PAN mengingatkan bahwa pandangan mereka merupakan bentuk evaluasi dan kritik membangun, serta bagian dari kepedulian terhadap arah pembangunan daerah.

"Kami berharap pembahasan dilanjutkan ke tingkat Pansus," kata Chairul Bariah.

5. Fraksi KDRI

Menurut Fraksi KDRI, Ranperda RPJMD adalah dokumen penting yang berisi visi dan misi menuju Kabupaten Batu Bara yang BAHAGIA (Berorientasi pelayanan Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif dan Adil).

"Urgensi Ranperda ini sangat tinggi, harus segera dibahas dan disahkan menjadi Perda," tegas H. Rohadi.

6. Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN)

Fraksi KPN menekankan bahwa RPJMD akan membawa dampak terhadap berbagai kebijakan daerah, termasuk peraturan tata ruang.

"Seluruh SKPD terkait harus menyelaraskan kebijakan yang ada dengan Perda RPJMD 2025–2029," ujar Suriadi.

Rapat Paripurna berlangsung dengan tertib dan lancar, serta menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Batu Bara lima tahun ke depan. Seluruh fraksi sepakat untuk melanjutkan pembahasan RPJMD melalui mekanisme Pansus.