Prabowo Sindir Pejabat Pintar tapi Korupsi: Semakin Tinggi Pangkat, Banyak yang Jadi Maling
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
SAMOSIR -Bupati Samosir Vandiko Gultom secara resmi menandatangani persetujuan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Samosir, Rabu (25/6/2025).
Tiga Perda yang ditetapkan tersebut antara lain:
Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024
Perda tentang Bangunan Gedung
Perda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Penandatanganan dilakukan bersama Ketua DPRD Nasip Simbolon, Wakil Ketua Osvaldo Simbolon, dan Sarhockhel Tamba, serta disaksikan unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Marudut Tua Sitinjak, para Ketua Fraksi DPRD, para Asisten Sekdakab, dan pimpinan OPD se-Kabupaten Samosir.
"Terima kasih kepada DPRD Samosir yang telah membahas perda ini secara cermat. Pandangan, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi sangat memperkaya substansi ranperda yang kini sudah ditetapkan," ujar Vandiko Gultom, Kamis (26/6/2025).
Fokus Penguatan Tata Kelola dan Pelayanan
Vandiko menekankan bahwa pembentukan ketiga perda tersebut menjadi dasar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan, serta mendorong percepatan pelayanan publik.
Perda Bangunan Gedung, misalnya, akan meningkatkan kepastian hukum dan transparansi dalam proses perizinan, sementara perubahan struktur perangkat daerah diarahkan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.
"Kita ingin kelembagaan daerah kita tepat fungsi, efisien, dan mendukung inovasi pelayanan publik," lanjut Vandiko.
DPRD Dorong Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait skema pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online (ojol) d
EKONOMI
MEDAN Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi unjuk ra
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk
POLITIK
MEDAN Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, Gindra Tardy, diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan cek dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap kerasnya terhadap praktik kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha yang dinila
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan harapan agar kesejahteraan pekerja di Indonesia semakin meningkat di m
NASIONAL
JAKARTA Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan percepatan penerbitan hingga 10 ribu sertifikat halal per hari bagi p
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh
NASIONAL