NIAS UTARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap laporan hasil pembahasan Badan Anggaran dan pengambilan keputusan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat berlangsung di ruang sidang lantai 3 DPRD Nias Utara, Selasa (8/7/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Nias Utara, Herman Lahagu, dan dihadiri oleh lima fraksi DPRD yang menyampaikan sikap akhir mereka terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2024.
Dalam penyampaian tersebut, sejumlah isu strategis menjadi sorotan, di antaranya soal air bersih, penggunaan dana desa, pengembalian dana APBD yang belum terserap, pemerataan pembangunan, stunting, pertanian, pengelolaan aset daerah, serta evaluasi program secara maksimal.
"Apakah kita setuju menetapkan Ranperda Kabupaten Nias Utara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 menjadi Peraturan Daerah?" tanya Herman Lahagu kepada forum.
Serentak, seluruh anggota DPRD menjawab, "Setuju." Dengan demikian, Ranperda disahkan menjadi Perda.
Wakil Bupati Nias Utara, Yusman Zega, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kinerja DPRD yang telah membahas dan menyetujui Ranperda tersebut.
Ia menekankan bahwa kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD menjadi fondasi penting dalam menjaga sinergi pembangunan daerah.
"Persetujuan bersama yang kita lakukan hari ini merupakan wujud kemitraan yang telah terbangun dengan baik. Kami berharap sinergi ini terus terpelihara, sehingga penetapan Ranperda ke depan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Yusman.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pemikiran konstruktif yang diberikan oleh seluruh anggota dewan selama proses pembahasan Ranperda berlangsung.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Nias Utara, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Sekretaris Dewan, Kepala OPD, para ASN lingkup Pemkab Nias Utara, serta perwakilan organisasi masyarakat dan insan pers.*
JAKARTA Pemerintah Indonesia didesak untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam penyusunan peta jalan kecerdasan artifisial (artificial in
Sains & Teknologi
SAMOSIR Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution melakukan diskusi intensif bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiya
Pariwisata
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau lebih dikenal sebagai Cak Imin atau Gus Imin, m
Pendidikan
BENGKULU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait peng
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di
Hukum dan Kriminal
SAMOSIR Pemerintah Kabupaten Samosir tengah menyusun master plan pembangunan kawasan pantai sepanjang 22 kilometer yang membentang dari
Pariwisata
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali mencuri perhatian publik saat mendampingi Direktur Utama PT Angels Products, Tony
Hukum dan Kriminal
BOGOR Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan tragis yang menimpa Sidah Alatas, seorang notaris asal Kota Bogor, Jawa Bara
Hukum dan Kriminal
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menjatuhkan tuntutan hukuman mati terhadap seorang notaris sekaligus akad
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Awal bulan di pertengahan tahun 2025 menjadi pengingat pahit bagi warga Jakarta. Hujan deras disertai air kiriman dari wilayah h
Peristiwa