Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
MEDAN - Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan menggelar aksi unjuk rasa di Kota Medan, Senin (25/8/2025).
Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang demonstrasi sebelumnya di Jakarta (30 Juni) dan di Sumut (12 Agustus).
Kali ini, massa GERBRAK menyuarakan tuntutannya di tiga titik penting, yakni Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut, dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).
.jpeg)
Soroti Dugaan Korupsi dan Lemahnya Integritas Penegak Hukum
Koordinator aksi, Ariswan, dalam orasinya menyampaikan sejumlah tuntutan penting, yang di antaranya:
Pemeriksaan terhadap Baharuddin Siagian, eks Kadispora Sumut yang kini menjabat Bupati Batu Bara, terkait temuan BPK RI senilai Rp1,7 miliar
Permintaan bukti pengembalian kerugian negara dalam 10 proyek Dispora Sumut
Desakan pembukaan kembali kasus suap DPRD Sumut periode 2009–2014
Evaluasi Sekda Batu Bara atas dugaan gratifikasi berkedok arisan
Penegakan hukum atas temuan kelebihan bayar insentif pajak oleh BAPENDA Batu Bara dan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Batu Bara yang diduga merugikan negara lebih dari Rp7 miliar
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL