DPRD Sumut Dapil 7 Kunjungi Tapsel, Bupati Gus Irawan Soroti Dampak Pemotongan Dana Pusat

TAPSEL - Sebanyak 10 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel), Rabu (9/7/2025).

Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan dan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2024.

Para legislator yang hadir adalah Aswin Parinduri, Derliana Siregar, Syamsul Qamar (Golkar), Abdul Rahim Siregar (PKS), Roby Agusman Harahap (NasDem), Rahmat Rayyan Nasution (Gerindra), Syahrul Efendi Siregar (PDIP), Tondi Roni Tua (Demokrat), Muniruddin (PKB), dan Hermansyah Lubis (PAN).

Kegiatan serupa sebelumnya telah dilakukan di Padang Lawas Utara (Paluta), Padang Lawas (Palas), dan Kota Padangsidimpuan, dan dijadwalkan berlanjut ke Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Rombongan disambut langsung oleh Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, didampingi Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga, Sekda Sofyan Adil, para Asisten, dan pimpinan OPD.

Dalam pemaparannya, Bupati Gus Irawan menyoroti kondisi ruang fiskal Tapsel yang menyempit akibat pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp113,5 miliar, tertinggi di Sumatera Utara.

"Situasi global dan nasional saat ini sangat berdampak pada daerah. Kami mengalami pemotongan dana transfer yang besar, sementara belanja pegawai meningkat tajam akibat pengangkatan PPPK. Ini bukan situasi yang mudah," ungkap Gus Irawan.

Ia juga menjelaskan bahwa belanja pegawai Tapsel meningkat sekitar Rp200 miliar, yang secara otomatis membatasi ruang fiskal untuk pembangunan.

Bupati Gus Irawan kemudian meminta dukungan DPRD Sumut, terutama dari Dapil 7, agar memperjuangkan tambahan alokasi dana provinsi untuk mendukung pembangunan infrastruktur pertanian, sejalan dengan program ketahanan pangan nasional.

"Kami saat ini fokus memperkuat ketahanan pangan melalui infrastruktur pendukung. Maka kami sangat berharap ada perhatian dan dukungan lebih dari pemerintah provinsi," lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Rombongan DPRD Sumut, Roby Agusman Harahap, mengakui bahwa kondisi keuangan daerah memang sedang sulit di tengah kebijakan efisiensi nasional.

Ia juga menyebut adanya keterlambatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Barang Kena Pajak (BKP) sebesar Rp2,8 triliun ke seluruh kabupaten/kota di Sumut.

"Kami telah berdiskusi dengan Gubernur. Dana tersebut akan dibayarkan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan fiskal. Aspirasi Tapsel dan daerah lainnya akan kami bawa ke rapat paripurna," tegas Roby.

Kunjungan ini memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif provinsi dalam mengatasi tantangan fiskal, serta menjaga kesinambungan program strategis daerah, khususnya di sektor pertanian dan pangan.*