Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN– Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke‑80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, Ketua Umum GEMMA PETA INDONESIA, Ronald Harahap atau yang lebih dikenal dengan sapaan Baron Harahap,menyuarakan harapan besar agar sejarah perjuangan para pahlawan daerah tidak terpinggirkan dalam narasi nasional.
Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden RI Jenderal H. Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai sejarah dan tidak akan melupakan jasa para pejuang yang kerap dilupakan.
"Jangan sampai nama-nama pahlawan lokal, para veteran 1945, dan keluarga kerajaan Nusantara yang turut berjuang membebaskan bangsa ini lenyap begitu saja dari memori bangsa," tegas Baron dalam keterangannya di Jakarta.
Baron menyoroti minimnya perhatian terhadap para pejuang yang bukan hanya berasal dari kalangan militer pusat, tetapi juga dari kerajaan-kerajaan daerah dan komunitas lokal yang berjuang secara diam-diam, baik melalui diplomasi maupun gerakan bawah tanah melawan penjajah Belanda dan Jepang.
Baron juga mendorong agar peringatan HUT RI tidak hanya terpusat di Istana Negara Jakarta, tetapi diselenggarakan secara bergilir di daerah-daerah yang memiliki sejarah panjang perjuangan kemerdekaan.
"Presiden perlu hadir langsung di tempat kelahiran para pejuang. Ini bukan hanya simbolik, tapi bentuk penghormatan nyata atas jasa mereka. Tanpa darah dan nyawa yang dikorbankan, proklamasi tidak akan pernah terdengar," katanya.
Ia mencontohkan bagaimana kerajaan-kerajaan lokal, seperti Kerajaan Siak Indrapura dan para saudagar Aceh, memberi kontribusi besar, bahkan materiil, untuk mendukung Republik yang baru lahir.
Sebut saja bantuan 25 kg emas dari pengusaha Aceh dan sumbangan dana 13 juta gulden (sekitar Rp1,4 triliun saat ini) dari Kerajaan Siak.
Dalam narasi sejarah yang disampaikan, Baron mengingatkan soal keberadaan "Londo Ireng", yakni para pribumi yang direkrut penjajah sebagai kaki tangan, yang ikut menumpas para pejuang sejati.
"Sejarah tidak boleh ditulis sepihak. Banyak pengkhianatan dalam negeri yang justru memperpanjang masa penjajahan. Politik adu domba Belanda, 'devide et impera', telah menelan korban dari kalangan pejuang asli yang dijebak dan dikalahkan oleh sesamanya," tegasnya.
Lebih jauh, Baron menyerukan agar perjuangan masa lalu dijadikan semangat melawan "pengkhianat bangsa masa kini", yakni para koruptor, mafia peradilan, dan oknum yang merusak kekayaan alam daerah.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL