TAPTENG - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) menunjukkan sikap tegas terhadap konflik antara masyarakat dan perusahaan sawit PT Sinar Gunung Sawit Raya (SGSR).
.jpeg)
Baca Juga:
Dalam pertemuan terbuka di Aula Kantor Camat Sirandorung pada Jumat (11/7/2025), Bupati Tapteng Masinton Pasaribu menyatakan bahwa langkah hukum hingga pengambilalihan lahan sawit oleh negara bisa diusulkan jika perusahaan terus mengabaikan hak-hak masyarakat.
"Jika perusahaan masih membandel, kita akan laporkan ke Satgas Sawit. Bila perlu, kita usulkan agar kebun sawit ini diambil alih oleh negara," tegas Masinton di hadapan warga terdampak.
Sejak Juni 2025, Pemkab Tapteng telah memanggil seluruh perusahaan sawit di wilayahnya untuk meninjau ulang perizinan, kontribusi CSR, program plasma, dan dampak lingkungan. Bupati menyebut hal ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menata ulang tata kelola perkebunan sawit di daerah.
12 Tuntutan Warga: Dari Jembatan hingga Tanah Ulayat
Dalam forum tersebut, perwakilan masyarakat Kaira Malau menyampaikan 12 poin tuntutan kepada PT SGSR, termasuk:
Pembongkaran jembatan Panton dan tanaman sawit di Daerah Aliran Sungai (DAS)
Penyerahan kebun plasma kepada warga sekitar
Pembukaan akses jalan dan distribusi hasil kebun
Pengakuan tanah adat PO Mandumas melalui SK resmi pemerintah
Pemutusan kontrak tenaga pengamanan eksternal dan perekrutan 80% tenaga kerja lokal
Pemerintah Siapkan Solusi Hukum dan Sertifikasi Tanah
Kepala Kantor Pertanahan Tapteng, Manaek Tua, mengajak masyarakat mengurus sertifikat tanah sebagai dasar penyelesaian konflik. Ia juga menyebut bahwa proses pengukuran ulang HGU dan evaluasi izin PT SGSR akan dilakukan maksimal dalam dua tahun mendatang.
Bupati Masinton mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Ia meminta agar warga memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini melalui jalur hukum dan konstitusional.
"Kita ingin konflik ini selesai secara adil, tanpa kekerasan, dan berdasarkan hukum yang berlaku," ucapnya.
Dihadiri Lintas Instansi
Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Kapolres Tapteng, Kantor BPN, serta berbagai dinas terkait seperti PUPR, Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup, dan Satpol PP. Hadir pula para Camat, Kepala Desa, dan masyarakat dari Manduamas dan Sirandorung, wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas PT SGSR.
Dengan langkah ini, Pemkab Tapteng berharap perusahaan sawit di daerahnya benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya mengejar profit semata.*
JAKARTA Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan menyusul kebakaran hebat yang
Peristiwa
PEKAN BARU Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa kasus pengoplosan beras sebanyak 9 ton yang terja
Ekonomi
JAKARTA Kebakaran besar melanda Pasar Taman Puring yang terletak di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (28/7) sekitar puku
Peristiwa
JAKARTA Laga final Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia U23 melawan Vietnam U23 akan menjadi pertandingan bersejarah. Untuk perta
Nasional
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pembinaan warga
Pemerintahan
TAPSEL Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Selatan secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Renca
Pemerintahan
TAPSEL Sekitar 3.000 peserta dari Tapanuli Selatan dan Padangsidimpuan antusias mengikuti ajang lari Martabe Run 2025 yang digelar oleh PT
Olahraga
MEDAN Ustaz Abbas Rambe resmi menggugat Bupati Langkat, Syah Affandin, terkait persoalan pinjammeminjam uang yang belum terselesaikan. Da
Hukum dan Kriminal
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Medan terhadap tiga terdakwa kasus korupsi belanja ba
Hukum dan Kriminal
BLITAR Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Budi Hartawan, menegaskan bahwa proses per
Nasional