Purbaya Cetak Dua Prestasi di China, Raih Gelar Profesor Kehormatan dan Amankan Dana Rp301 Triliun
BEIJING Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima gelar Profesor Kehormatan (Honorary Professor) di bidang Ekonomi dari Universitas N
EKONOMI
BATU BARA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi dan Penandatanganan Persetujuan Bersama atas Laporan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Selasa (22/7/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara.
Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dihadiri Ketua DPRD Batu Bara Safi'i, SH, Wakil Ketua Rodial, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, SE., M.AP, Sekretaris DPRD Izhar Fauzi, SH, seluruh anggota DPRD, para kepala OPD, serta unsur Forkopimda.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan dan persetujuan mereka terhadap Ranperda RPJMD 2025-2029, yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Berikut rangkuman sikap masing-masing fraksi:
Fraksi PDI Perjuangan
Melalui juru bicara Amirtan, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya fokus program RPJMD 2025-2029 pada pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. PDI Perjuangan juga menuntut agar pelaksanaan RPJMD dilakukan sesuai asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan, serta mendorong Pemkab Batu Bara untuk memperkuat pengawasan program.
Fraksi Gerindra
Disampaikan Muhammad Safi'i, Fraksi Gerindra menegaskan RPJMD harus mendukung pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, meningkatkan akses pendidikan di semua jenjang, serta memastikan pelayanan kesehatan berkualitas dan fasilitas memadai. Gerindra menyatakan persetujuannya agar RPJMD segera disahkan menjadi Perda.
Fraksi PKS
Melalui juru bicara Suminah, PKS menegaskan perlunya sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif, termasuk penyerapan aspirasi masyarakat melalui DPRD. PKS secara bulat menyetujui Ranperda RPJMD 2025-2029 menjadi Perda.
BEIJING Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima gelar Profesor Kehormatan (Honorary Professor) di bidang Ekonomi dari Universitas N
EKONOMI
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti fenomena
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah pertandingan Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan hasil beragam pada Rabu (24/6/2026). Portugal tampil dominan dengan ke
OLAHRAGA
MEDAN Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap diperiksa oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilm
HUKUM DAN KRIMINAL
GORONTALO Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 yang digelar di Kabupaten
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya belum menyerah dalam upayanya mendapatkan status justice collaborator (
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ombudsman Republik Indonesia mengungkap masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara yang belum menganton
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyiapkan dua opsi untuk mengatasi maraknya pungutan liar (pungli) di sejumlah destinasi wis
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi X DPR RI mendukung wacana pengalihan sepeda motor sitaan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional
POLITIK