Bareskrim Polri Selidiki Jaringan Jual Beli Emas Ilegal dengan Transaksi Capai Rp 25,9 Triliun
JAKARTA Bareskrim Polri tengah mendalami kasus jaringan jual beli emas hasil tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sumut dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat monitoring nasional penanganan Karhutla 2025 yang digelar secara daring, langsung dari Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Senin (28/7/2025).
Bobby memaparkan bahwa Pemprov Sumut telah melakukan berbagai upaya konkret, baik dalam bentuk kolaborasi antarlembaga maupun aksi langsung di lapangan.
Langkah strategis itu meliputi:
- Kolaborasi pemadaman api dengan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota,
- Penanganan kekeringan di Kabupaten Samosir melalui distribusi air bersih menggunakan mobil tangki BPBD Sumut,
- Pelaksanaan Bimtek Satgas Dalkarhut hasil kerja sama BPBD dan Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera pada Juni 2025,
- Operasi Modifikasi Cuaca bersama BNPB dan BMKG di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sejak 26 hingga 31 Juli 2025.
"Kami juga melakukan pendampingan ke sejumlah daerah terdampak seperti Samosir, Toba, Dairi, dan Palas. BPBD Sumut turut mengerahkan mobil pemadam khusus Karhutla, pompa air, serta pompa gendong," jelas Bobby.
Pemerintah Provinsi Sumut juga telah menetapkan status siaga darurat Karhutla di enam kabupaten, yakni Toba, Dairi, Karo, Samosir, Simalungun, dan Humbang Hasundutan, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188/22/461/KPTS/2025.
Kepala BNPB, Suharyanto, menyebut bahwa saat ini ada enam provinsi yang menjadi prioritas utama penanganan Karhutla secara nasional.
Meskipun Sumut belum termasuk dalam daftar tersebut, BNPB tetap berkomitmen memberikan dukungan.
JAKARTA Bareskrim Polri tengah mendalami kasus jaringan jual beli emas hasil tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Danke Rajag
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan pesan penting kepada 464 wisudawan Universitas Kris
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memimpin kegiatan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Penerimaan
NASIONAL
SEMARANG Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah perusahaan di Kabupaten Semarang pa
NASIONAL
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, mengungkapkan bahwa terdapat 16 orang ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Analis Kebijakan Publik, Said Didu, berpendapat bahwa perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah (Timteng) lebih banyak membaw
NASIONAL
JAKARTA Duka mendalam menyelimuti jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas gugurnya tiga prajurit yang tergabung dalam Satgas UNIFI
SOSOK
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (B
EKONOMI
MEDAN Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait tuduhan ijazah Presiden ke7 Jokowi terus berkembang.
HUKUM DAN KRIMINAL