Herry Dahana: Dukungan Kritis dan Pengawasan Publik Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
JAKARTA Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana, mengajak seluruh elemen masy
NASIONAL
MEDAN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan resmi menerima penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Penyaluran tersebut dilakukan dalam sebuah acara resmi yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution, Jumat (8/8/2025).
DBH diserahkan secara simbolis kepada Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si, bersama para kepala daerah lainnya dari seluruh Sumatera Utara.
Turut hadir dalam rombongan Pemkab Asahan antara lain Sekretaris Daerah Zainal Arifin Sinaga, Kepala Bapperida, Kepala BKAD, Kadis PUPR, Kadis Kominfo, dan Kabag Umum Setdakab Asahan.
DBH merupakan bagian dari mekanisme transfer fiskal provinsi kepada kabupaten/kota, yang bersumber dari pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi. Dana ini dialokasikan untuk mendukung program pembangunan prioritas dan pelayanan dasar di daerah.
Bupati Taufik Zainal Abidin Siregar menyampaikan, pihaknya akan mengarahkan DBH 2025 untuk memperkuat sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, serta reformasi tata kelola dan digitalisasi layanan publik.
"Salah satu fokus utama adalah mendukung Universal Health Coverage (UHC), dengan meningkatkan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah," ujarnya.
Mendorong Efektivitas dan Akuntabilitas Anggaran
Selain untuk belanja wajib, DBH juga akan dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong efektivitas serta efisiensi anggaran. Hal ini dilakukan guna mendukung capaian RPJMD Kabupaten Asahan, sejalan dengan visi jangka menengah:
"Asahan Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan."
Dengan sinergi antara Pemprov Sumut dan Pemkab Asahan, diharapkan implementasi program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar yang merata dapat terus ditingkatkan.*
(md/j006)
JAKARTA Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana, mengajak seluruh elemen masy
NASIONAL
JAKARTA Persidangan dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua Dekranasda Kota Medan Ny. Airin Rico Waas meninjau langsung Galeri Dekranas
PEMERINTAHAN
JAKARTA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan adanya kesenjangan angga
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menargetkan produksi tabung compressed natural gas (CNG) ukuran 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga mulai berjala
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan perbaikan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Tanah Abang den
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan penggabungan atau merger sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
PEMERINTAHAN
SLEMAN Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Presiden Prabowo Subianto untuk
HUKUM DAN KRIMINAL
BLITAR Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa Cipayung Plus Blitar Raya di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (25/6/2026), berla
PERISTIWA