Desman juga menegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terbukti berafiliasi dengan praktik premanisme dan mengganggu ketertiban umum akan dibubarkan.
Hal ini merujuk pada UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas, yang memberikan dasar hukum pencabutan izin hingga pembubaran secara resmi.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Polhukam RI, Kodam I/Bukit Barisan, Polda Sumut, Kejati Sumut, Kesbangpol, Satpol PP, dan stakeholder lainnya.
Seluruh pihak sepakat bahwa penanggulangan narkoba dan premanisme membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.
"Sinergi menjadi kunci. Penegakan hukum dan edukasi harus berjalan beriringan agar Sumatera Utara benar-benar bersih dari narkoba dan bebas dari premanisme yang meresahkan masyarakat," tutup Basarin.*
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengisi waktu ngabuburit dengan pertemuan bersama Utusan Khusus Presiden (
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya peran olahraga kemasyarakatan dalam membangun masyarakat yang seh
OLAHRAGA
JAKARTA Keriuhan dini hari di kelab malam Whiterabbit, kawasan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, berubah menjadi ketegangan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) memprediksi bahwa Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah berpotensi jatuh p
AGAMA
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar kini kembali menjadi sorotan publik setelah berbalik sikap dalam polemik mengenai ijazah P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengklarifikasi mengenai pengadaan kendaraan dinas yang tercatat dalam anggaran Pemkot Medan sebesar R
PEMERINTAHAN
ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., melakukan
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku produsen yang menjual kebutu
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, mendorong agar penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
