
Uya Kuya Sampaikan Permohonan Maaf Tulus untuk Masyarakat Indonesia
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
NasionalDENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa Bali tidak akan mentoleransi perilaku warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan dan berpotensi merusak citra pariwisata.
Hal ini disampaikan dalam Apel Gelar Satgas Patroli Imigrasi di Wilayah Bali Tahun 2025 yang berlangsung di Lapangan Makodam IX/Udayana, Denpasar, pada Sabtu (30/8) pagi.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengapresiasi sinergi antara berbagai elemen, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Imigrasi, Bea Cukai, Balai Karantina, Satpol PP, desa adat, serta masyarakat Bali, yang telah bekerja keras menjaga keamanan dan ketertiban Pulau Dewata. Ia menyebutkan bahwa apel ini menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi dalam menangani maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh WNA di Bali.
Baca Juga:
Gubernur Koster mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya kasus-kasus perilaku tidak pantas yang dilakukan wisatawan asing, seperti pelecehan terhadap tempat suci, berkendara ugal-ugalan, investasi ilegal, penyalahgunaan izin tinggal, hingga narkoba. Menurutnya, Bali tidak akan mentoleransi hal tersebut.
"Bali harus menunjukkan kepada dunia bahwa kami tidak mentoleransi pelanggaran ini. Penindakan tegas harus dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelanggar dan menjaga citra pariwisata Bali," ujar Koster.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan Bali sebagai destinasi wisata internasional tidak lepas dari kerjasama erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, desa adat, dan masyarakat Bali. Pada tahun 2024, Bali mencatatkan kedatangan 6,3 juta wisatawan mancanegara dan 10,1 juta wisatawan nusantara, yang memperkuat posisi Bali sebagai destinasi favorit di dunia.
Gubernur Koster mengingatkan semua pihak bahwa upaya menjaga Bali harus sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam kerangka Bali Era Baru. Visi ini menekankan pentingnya kesucian dan keharmonisan alam, manusia, serta budaya Bali berdasarkan kearifan lokal Sad Kerthi dan prinsip Tri Hita Karana.
Mengakhiri arahannya, Gubernur Koster mengajak agar apel serupa ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya serta lebih dipadukan dengan program Pemprov Bali, Polda Bali, dan peran aktif pecalang serta bankamda di desa adat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi semua unsur untuk menjaga Bali agar tetap aman, nyaman, dan menjadi destinasi wisata yang aman di mata dunia.
"Kita harus bekerja sama dengan semangat manyama braya, gilik-saguluk, parasparo, dan salunglung sabayantaka, agar Bali tetap ajeg, aman, dan nyaman," pungkas Gubernur Koster.*
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
NasionalJAKARTA Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait kondisi politik nasional terkini. Ia m
NasionalTAPSEL Kasus dugaan penganiayaan anak yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan kembali mencuat ke publik. Seorang ayah, Adil Syahputra B
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan sejumla
NasionalJAKARTA Arus lalu lintas di kawasan Polda Metro Jaya, yang meliputi Jalan Gatot Soebroto hingga Sudirman, Jakarta Selatan, terpantau kemba
NasionalJAKARTA Meskipun fitur live dihentikan, pengguna TikTok masih dapat mengakses konten lainnya seperti video pendek yang tetap bisa diunggah
Sains & TeknologiCIKARANG Akhmad Munir, Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan
NasionalJAKARTA Netizen yang mengunggah foto tersebut menyebut Eko sedang berkeliling membeli barang palsu di China menggunakan uang pajak rakyat
NasionalACEH UTARA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Korem 011/Lilawangsa untuk pertama kalin
NasionalJAKARTA Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa fraksinya menyetujui penghentian tunjangan anggota
Politik