Bareskrim Polri Selidiki Jaringan Jual Beli Emas Ilegal dengan Transaksi Capai Rp 25,9 Triliun
JAKARTA Bareskrim Polri tengah mendalami kasus jaringan jual beli emas hasil tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat
HUKUM DAN KRIMINAL
DELISERDANG – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), Togap Simangunsong, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut untuk terus siaga menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja.
Bukan hanya bencana alam seperti kebakaran hutan dan kekeringan, Togap juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana sosial, termasuk dampak dari unjuk rasa yang berujung perusakan fasilitas umum.
Hal ini disampaikan Togap saat mengunjungi Kantor BPBD Sumut di Jalan Medan-Binjai, Deliserdang, Senin (1/9/2025).
"Terutama dalam keadaan sekarang, lagi banyak unjuk rasa yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, BPBD diharapkan siaga untuk mengantisipasi itu karena ini masuk kategori bencana sosial," kata Togap.
Ia juga menekankan pentingnya memantau perkembangan situasi terkini. BPBD Sumut diminta untuk memiliki refleks cepat dalam mengendalikan situasi darurat yang tidak bisa diprediksi sebelumnya.
"Semua harus belajar cepat mengendalikan situasi yang tidak dapat diduga terjadi. Kita bisa mengantisipasinya bila mengikuti perkembangan dan situasi yang ada," ujarnya.
Kekeringan dan Karhutla Jadi Ancaman Nyata
Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalankan arahan Sekdaprov untuk terus memantau potensi bencana, baik alam maupun sosial. Ia menyebut saat ini Sumatera Utara sedang menghadapi fase kekeringan yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Saat ini kami sedang fokus pada potensi kebakaran, terutama di wilayah sekitar Danau Toba yang rawan terbakar karena musim kering. BPBD terus siaga bersama tim pemadam dan relawan," ujar Tuahta.
BPBD juga memastikan bahwa rencana kerja ke depan akan melibatkan peningkatan sinergi antarinstansi, pelatihan rutin kebencanaan, serta edukasi masyarakat agar lebih tanggap bencana.*
JAKARTA Bareskrim Polri tengah mendalami kasus jaringan jual beli emas hasil tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Danke Rajag
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan pesan penting kepada 464 wisudawan Universitas Kris
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memimpin kegiatan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Penerimaan
NASIONAL
SEMARANG Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah perusahaan di Kabupaten Semarang pa
NASIONAL
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, mengungkapkan bahwa terdapat 16 orang ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Analis Kebijakan Publik, Said Didu, berpendapat bahwa perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah (Timteng) lebih banyak membaw
NASIONAL
JAKARTA Duka mendalam menyelimuti jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas gugurnya tiga prajurit yang tergabung dalam Satgas UNIFI
SOSOK
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (B
EKONOMI
MEDAN Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait tuduhan ijazah Presiden ke7 Jokowi terus berkembang.
HUKUM DAN KRIMINAL