Kemenag Perkuat Literasi Digital Siswa dan Santri, Manfaatkan Momentum PP TUNAS
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat literasi digital bagi siswa dan santri di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan sebag
NASIONAL
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar rapat tertutup bersama seluruh pimpinan fraksi di DPR RI untuk merespons arahan Presiden Prabowo Subianto terkait moratorium kunjungan kerja ke luar negeri (kunker LN) dan evaluasi alokasi tunjangan perumahan anggota DPR.
Rapat yang berlangsung di ruang pimpinan DPR Gedung Nusantara III itu dihadiri seluruh perwakilan fraksi, yakni dari PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, PAN, dan NasDem.
Hasilnya, seluruh fraksi sepakat untuk mendukung penuh kebijakan Presiden.
"Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR," kata Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9).
Dalam pernyataannya, Puan menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya reformasi kelembagaan DPR RI. Ia menyatakan akan memimpin langsung proses transformasi ini demi meningkatkan kepercayaan publik.
"Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR," tegasnya.
Sebagai informasi, tunjangan rumah diberikan kepada anggota DPR RI sebagai pengganti rumah dinas, yang mulai dihentikan pada periode 2024–2029.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menjelaskan bahwa anggaran perumahan untuk setiap anggota DPR sebesar Rp 600 juta per periode, yang dicairkan secara bertahap selama 12 bulan.
"Anggota DPR diberikan Rp 50 juta per bulan dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Dana ini digunakan untuk kontrak rumah selama lima tahun," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan (26/8).
Ia juga meluruskan informasi yang sempat menimbulkan polemik di publik, seolah-olah anggota DPR menerima tunjangan Rp 50 juta per bulan secara permanen selama masa jabatan.
"Itu hanya sampai Oktober 2025. Setelah itu, tidak ada lagi pencairan tunjangan perumahan bulanan," jelas Dasco.
Keputusan ini disambut publik sebagai langkah awal menuju parlemen yang lebih transparan, hemat anggaran, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat literasi digital bagi siswa dan santri di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan sebag
NASIONAL
MADINA Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengundang sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mem
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono meninggal dunia pada Sabtu (28/3/2026) pukul 13.45 WIB di RSPI Pondok Indah, Jakarta.
NASIONAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didesak untuk segera menyimpulkan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah Untuk Rakyat di kawasan Monumen Nasional (Monas)
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara terus menggenjot pengembangan sektor perika
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan kenaikan biaya logistik global akibat konflik di kawasan Timur Tengah belum berdampak signifikan terhadap
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Jepang memperkuat hubungan bilateral melalui kerja sama konservasi satwa endemik komodo. Kesepakatan te
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan memastikan belanja pegawai di lingkungan pemerintah kota tetap terjaga di bawah batas 30 persen dar
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan K
PEMERINTAHAN