MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Togap Simangunsong resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, pada Selasa (9/9/2025).
Penyerahan berlangsung di Aula Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Dokumen KUA dan PPAS Perubahan ini akan menjadi dasar dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun 2025.
Sekdaprov: Harap Proses Pembahasan Cepat dan Tepat Waktu
Dalam sambutannya, Sekdaprov Togap Simangunsong menyampaikan harapan agar seluruh proses pembahasan, mulai dari tingkat komisi hingga pengambilan keputusan bersama dengan DPRD, dapat berlangsung efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kami mengharapkan kerja sama dewan yang terhormat untuk melakukan pembahasan dengan tetap mengacu pada batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan," ujar Togap.
Fokus: Penyesuaian Anggaran dan Respons terhadap Situasi Terkini
Togap menjelaskan bahwa penyusunan perubahan KUA dan PPAS APBD 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan:
Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan realisasi 2024 dan capaian tahun berjalan.
Optimalisasi belanja daerah yang selaras dengan visi dan misi Gubernur Sumut.
Kesesuaian dengan agenda pembangunan nasional.
Pengalokasian dana darurat, termasuk penanganan bencana alam, antisipasi dampak sosial dan ekonomi, serta kebutuhan yang tidak terduga.
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dipimpin Nusron Wahid telah menyerahkan 195.734 bida
Pemerintahan
BALI Personil gabungan pengamanan memastikan kedatangan para delegasi negara peserta Dialogue Forum on Police Cooperation Toward Mutual
Politik
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, memimpin apel pagi bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Sekr
Pemerintahan
MEDAN Ketua Yayasan Pusuk Buhit Efendy Naibaho yang juga Ketua DPP Parkindo (Partisipasi Kristen Indonesia) menyampaikan keprihatinannya
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagia
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kebijakan prorakyat di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menunjukkan hasil nyata setelah satu tahun berjalan.
Pemerintahan
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan pekan ini, Senin (27/10). adsenseBerdasarkan data RTI
Ekonomi
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali mengalami penurunan pada perdagangan awal pekan ini. Setela
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Dalam upaya menjaga keamanan serta mencegah peredaran narkoba dan barang terlarang di dalam lembaga pemasyarakatan, jajar
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Penerangan menggelar Retreat Nasional Sekretaris Daerah (Sekda) seIndonesia
Pemerintahan
