Baca Juga:"Saat ini dapur MBG baru berjalan di Kecamatan Lotu, Lahewa, dan Sawo. Kami mendorong agar kecamatan lain segera menyusul, agar manfaat program ini bisa dirasakan lebih luas oleh siswa-siswi," ujar Bazatulo Zebua dalam rapat koordinasi di Aula Kantor Bupati Nias Utara, Kamis (18/9/2025).Sementara itu, Wakil Bupati Nias Utara, Yusman Zega, mengingatkan Satgas MBG agar menjaga kualitas makanan yang disalurkan. Ia menekankan bahwa proses penyediaan makanan — mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi — harus melalui pengawasan ketat demi menjamin makanan layak konsumsi dan sesuai standar gizi.
TABANAN Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan empat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) b
Pemerintahan
PESAWARAN Sejumlah warga di Kabupaten Pesawaran menyuarakan kekecewaan terhadap pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kese
Kesehatan
BANDAR LAMPUNG Satuan Brimob Polda Lampung diterjunkan untuk memperkuat pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar oleh Pusat Perjuangan Ra
Peristiwa
MEDAN Rektor Universitas AlAzhar Medan Dr. Ir. Mawardi, mengingatkan seluruh sarjana lulusan perguruan tinggi itu untuk siap menghadapi t
Pendidikan
BANDAR LAMPUNG Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melakukan penggeledahan di rumah pribadi mantan Bupati Pesaw
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama sepekan di MTs Negeri 1 Tapanuli Selatan menunjukkan hasi
Kesehatan
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) resmi menganulir vonis lepas yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap tiga t
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Ketua Yayasan Syeh Zainal Abidin Harahap, Mombang Harahap, secara resmi melaporkan dugaan tindakan perusakan terhadap fa
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Bali berhasil mengungkap jaringan peredaran obatobatan ilegal dan psikotropik
Hukum dan Kriminal
MEDAN Inspektorat Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan temuan mencengangkan terkait keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam akti
Hukum dan Kriminal
