Juda Agung Resmi Dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Bank Indonesia

JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, resmi dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio dari Bank Indonesia. Prosesi pengucapan sumpah jabatan dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI, Sunarto, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Penetapan Juda Agung sebagai anggota Dewan Komisioner OJK tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2025 tentang Penggantian Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio dari Bank Indonesia.

Dengan pelantikan ini, susunan Anggota Dewan Komisioner OJK kini berjumlah 11 orang, yang terdiri dari sembilan anggota hasil Panitia Seleksi dan dua anggota ex-officio dari Bank Indonesia serta Kementerian Keuangan.

Baca Juga:

• DPR RI Sahkan Anggito Abimanyu Sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS 2025–2030

Acara pelantikan dihadiri oleh pejabat Kementerian Keuangan, jajaran Bank Indonesia, serta anggota Dewan Komisioner dan pejabat OJK lainnya.

Berikut daftar lengkap Anggota Dewan Komisioner OJK:

Ketua: Mahendra Siregar

Wakil Ketua: Mirza Adityaswara

Anggota/Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan: Dian Ediana Rae

Anggota/Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon: Inarno Djajadi

Anggota/Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun: Ogi Prastomiyono

Anggota/Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen: Friderica Widyasari Dewi

Anggota/Ketua Dewan Audit: Sophia Issabella Wattimena

Anggota/Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya: Agusman

Anggota/Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto: Hasan Fawzi

Anggota Ex-officio Bank Indonesia: Juda Agung

Anggota Ex-officio Kementerian Keuangan: Thomas A.M. Djiwandono

Dengan struktur ini, OJK diharapkan semakin kuat dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia demi mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.*

(j006)

DPR RI Sahkan Anggito Abimanyu Sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS 2025–2030

Panas Kasus Korupsi CSR BI-OJK: 23 Pemilik Tanah Diperiksa KPK, AMPUH Desak Usut Kekayaan Fantastis Bupati Tapsel

Mikrofon Mati Saat Prabowo Berpidato di PBB, Kemlu: Batas Waktu Pidato 5 Menit

Memaknai Kehadiran Prabowo di Sidang Umum PBB Setelah 10 Tahun RI Absen

Hadiri Rakornas 2025, Ketua Tim Pembina Simalungun Tegaskan Posyandu Sebagai Ujung Tombak Pelayanan Kesehatan Keluarga

Kasus CSR BI–OJK, Gus Irawan: “Ini Dikembang-kembangkan, Gak Usah Didorong-dorong”, KPK: Bukti Sudah Ada