Bupati Bogor Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Tunjangan DPRD, Dinilai Timbulkan Jarak dengan Rakyat

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menjadi sorotan publik setelah memastikan tidak akan merevisi Peraturan Bupati (Perbup) No. 44 Tahun 2023 yang mengatur tunjangan, transportasi, dan fasilitas anggota DPRD. Keputusan ini dinilai tidak berpihak kepada kondisi masyarakat saat ini yang tengah mengalami tekanan ekonomi.

Ketua Umum LSM Wawasan Citra Nusantara (LSM Wacana), Munir Djalil, menyayangkan sikap Pemkab Bogor yang tetap mempertahankan kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah ini hanya memperlebar jurang antara rakyat dan wakil rakyat, serta menambah beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Alasan menunggu arahan pemerintah pusat bukanlah solusi. Itu bentuk pelepasan tanggung jawab moral pemerintah daerah yang seharusnya berani berdiri bersama masyarakat," tegas Munir dalam pernyataan tertulis, Selasa (23/9/2025).

Baca Juga:

• Aksi Tolak Tunjangan Mewah DPRD Sumut Ricuh, Polisi Bubarkan Mahasiswa dengan Tindakan Tegas

Sebelumnya, gelombang protes sempat merebak di berbagai daerah sebagai respons atas kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan bagi pejabat dan anggota legislatif, yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat bawah.

Munir menambahkan, sebagai pilar demokrasi, Pemkab Bogor seharusnya lebih terbuka dan melibatkan unsur masyarakat seperti aktivis, mahasiswa, LSM, ormas, hingga warga biasa dalam proses perumusan kebijakan publik.

"Pemerintahan yang baik harus transparan, partisipatif, dan berpihak pada rakyat, bukan pada segelintir elite," tandasnya.

LSM Wacana mendesak Bupati Bogor untuk meninjau ulang Perbup tersebut dan membuka ruang dialog dengan masyarakat sebelum kebijakan berlanjut dan memicu ketidakpercayaan publik yang lebih besar.*