DPR RI Desak Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis Usai Ribuan Siswa Keracunan

GUNUNGKIDUL– Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayanti, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus keracunan massal yang menimpa lebih dari 5.000 siswa di berbagai daerah.

Penegasan ini disampaikan Esti saat kunjungan kerja ke Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Gunungkidul, Rabu (24/9/2025).

Esti menyebutkan bahwa evaluasi total ini merupakan bagian dari aspirasi bersama yang telah disuarakan oleh DPR RI, termasuk Ketua DPR Puan Maharani.

Baca Juga:

• Desakan Hentikan Program MBG Menguat, Kepala BGN: Tunggu Arahan Presiden

"Bu Puan Maharani menyampaikan kepada publik bahwa itu adalah suara kita semua, bahwa DPR RI meminta supaya dilakukan evaluasi total," ujarnya.

Dalam pernyataannya, Esti mengkritisi metode pelaksanaan MBG yang mengandalkan dapur besar untuk memasak makanan bagi ribuan siswa.

Ia menilai sistem ini tidak efisien dan justru memperbesar risiko penurunan kualitas makanan.

"Berbagai pihak sudah mengusulkan, apakah tidak lebih baik jika sekolah-sekolah yang sudah memiliki dapur umum tetap beroperasi, tetapi dengan kapasitas memasak yang dikurangi. Dengan demikian, jangkauannya tidak terlalu jauh dan makanan yang dihasilkan dapat lebih segar ketika disajikan kepada anak-anak," jelas Esti.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan pekerjaan tenaga ahli gizi dan koki sekolah agar tidak terimbas kebijakan baru.

Lebih lanjut, Esti menyoroti kejadian keracunan yang terjadi di beberapa sekolah di Sleman, DIY.

Ia menyayangkan pihak penyelenggara yang tetap melanjutkan aktivitas memasak meski insiden keracunan telah terjadi.

"Saya sudah cek ke sekolah di Sleman, dan hari berikutnya dapur tetap memasak. Ini aneh. Seharusnya, jika sudah terjadi keracunan, proses memasak harus dihentikan dan dievaluasi terlebih dahulu. Namun, mereka tetap memasak tanpa ada peringatan. Proses pembersihan dan penelitian pun tidak dilakukan. Ini menjadi catatan," tegasnya.

Esti juga mengungkapkan bahwa di Sleman, pemerintah daerah harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp45 juta untuk pengobatan ratusan siswa yang terdampak, karena BPJS tidak bisa menanggung biaya keracunan makanan.

Hal senada disampaikan oleh Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih.

Ia menyebutkan bahwa Pemda Gunungkidul telah menyiapkan dana sebesar Rp100 juta melalui APBD Perubahan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi keracunan makanan MBG.

"Keracunan ini bukan bagian dari penyakit, jadi tidak bisa dibackup oleh BPJS. Akibatnya, menjadi beban bagi pemerintah daerah. Sementara itu, tidak ada alokasi anggaran MBG dari pusat kepada daerah, yang menyebabkan beban semakin berat pada APBD," terang Endah.

Baik DPR maupun Pemda mengharapkan adanya sanksi tegas terhadap penyelenggara program MBG yang terbukti lalai.

Evaluasi menyeluruh dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan aman, efisien, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Desakan Hentikan Program MBG Menguat, Kepala BGN: Tunggu Arahan Presiden

MBG: Masalah Keracunan Makanan dan Pro-Poor

Tanggapi Isu DPR Miliki Dapur SPPG, Wakil Ketua Komisi IX: Ya Tidak Apa-Apa

Banggar DPR Tolak Hentikan MBG, Usulkan 3 Skema Alternatif

Kepala Badan Gizi Nasional Tinjau Korban Keracunan Makanan MBG di Cipongkor, Kegiatan SPPG Disetop Sementara

Diduga Karena Daging Ayam Basi, Ratusan Siswa di Cipongkor Keracunan Makan Bergizi Gratis