Bareskrim Polri Selidiki Jaringan Jual Beli Emas Ilegal dengan Transaksi Capai Rp 25,9 Triliun
JAKARTA Bareskrim Polri tengah mendalami kasus jaringan jual beli emas hasil tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berkolaborasi dengan Microsoft Indonesia dan BINAR dalam upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan publik menghadapi era kecerdasan buatan (AI).
Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Lokakarya Kepemimpinan Kecerdasan Artifisial (KA): Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Cerdas, yang berfokus pada pemanfaatan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi tata kelola dan kualitas layanan publik di Indonesia.
Menko PMK Pratikno menegaskan, adopsi AI bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ia menekankan pentingnya kecepatan dan efektivitas dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pemerintahan.Baca Juga:
"Diskusinya bukan lagi tentang kita adopsi atau tidak. Diskusinya adalah bagaimana kita bisa mengadopsinya secara cepat, efektif, efisien, dan produktif," ujar Pratikno dalam sambutannya, Kamis (16/10).
Melalui lokakarya ini, para pemimpin di lingkungan Kemenko PMK dibekali pemahaman strategis mengenai penerapan data-driven decision making (pengambilan keputusan berbasis data) serta konsep precision policy (kebijakan presisi) yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sebagai mitra teknologi, Microsoft Indonesia berperan penting dalam mendukung penguatan kepemimpinan publik melalui program Microsoft Elevate, sebuah inisiatif global yang mendorong peningkatan keterampilan AI lintas sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan organisasi nirlaba.
Presiden Direktur Microsoft Indonesia, Dharma Simorangkir, menilai kolaborasi dengan Kemenko PMK menjadi langkah strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan cerdas.
"Kemampuan aparatur negara untuk memahami dan memanfaatkan AI secara bertanggung jawab dapat menentukan keberhasilan Indonesia dalam menciptakan pemerintahan yang adaptif dan inklusif," ujarnya.
Dharma menambahkan, teknologi tidak hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi internal birokrasi, tetapi juga menjadi alat untuk menghadirkan kebijakan publik yang lebih presisi dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kolaborasi antara Kemenko PMK, Microsoft, dan BINAR ini disebut sebagai langkah konkret dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, melalui penguatan kepemimpinan digital dan peningkatan kapasitas aparatur publik di era kecerdasan buatan.
"Microsoft berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital dan AI yang inklusif di Indonesia, serta mewujudkan visi negara sebagai pemimpin global dalam ekonomi berbasis AI," tandas Dharma.*
(vo/m006)
JAKARTA Bareskrim Polri tengah mendalami kasus jaringan jual beli emas hasil tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Danke Rajag
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan pesan penting kepada 464 wisudawan Universitas Kris
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memimpin kegiatan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Penerimaan
NASIONAL
SEMARANG Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah perusahaan di Kabupaten Semarang pa
NASIONAL
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, mengungkapkan bahwa terdapat 16 orang ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Analis Kebijakan Publik, Said Didu, berpendapat bahwa perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah (Timteng) lebih banyak membaw
NASIONAL
JAKARTA Duka mendalam menyelimuti jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas gugurnya tiga prajurit yang tergabung dalam Satgas UNIFI
SOSOK
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (B
EKONOMI
MEDAN Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait tuduhan ijazah Presiden ke7 Jokowi terus berkembang.
HUKUM DAN KRIMINAL