MAKKAH — Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Wamenhaj RI) Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan pertemuan resmi dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Abdulfattah bin Sulaiman Mashat, di kantor Kementerian Haji dan Umrah, Makkah, Selasa (21/10).
Pertemuan bilateral tersebut membahas sejumlah agenda penting dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M, termasuk pengetatan syarat istitho'ah kesehatan jemaah, validasi data, serta peningkatan efisiensi akomodasi dan transportasi.
"Pemeriksaan istitho'ah dilakukan ketat dan sesuai prosedur. Semua data jemaah, akomodasi, penerbangan, dan transportasi harus tervalidasi sebelum keberangkatan. Ini kunci penyelenggaraan haji yang tertib dan profesional," ujar Dahnil dalam keterangannya, Rabu (22/10).Baca Juga:
Dahnil menegaskan, istitho'ah atau kemampuan fisik, mental, dan finansial untuk berhaji merupakan syarat fundamental yang wajib dipenuhi oleh setiap calon jemaah.
Pemeriksaan ini, kata dia, akan menjadi acuan dalam memastikan setiap jemaah yang berangkat berada dalam kondisi siap dan layak secara medis.
Selain membahas aspek kesehatan, Dahnil juga memastikan keberlanjutan klinik kesehatan haji Indonesia di Arab Saudi yang bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit di Tanah Suci.
Klinik tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari sistem pelayanan terpadu bagi jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.
Lebih lanjut, Dahnil memperkenalkan konsep "Kampung Haji Indonesia", yang saat ini memasuki tahap bidding pembangunan. Proyek tersebut diharapkan menjadi pusat layanan dan pengembangan ekonomi berbasis ekosistem haji, mulai dari logistik, kuliner, hingga akomodasi terpadu bagi jemaah Indonesia.
"Kampung Haji Indonesia akan memperkuat efisiensi dan meningkatkan kemandirian layanan haji. Ini bagian dari transformasi penyelenggaraan haji yang lebih profesional dan berkelanjutan," jelas Dahnil.
Sementara itu, Wamenhaj Arab Saudi Abdulfattah bin Sulaiman Mashat menyambut positif langkah pemerintah Indonesia.
Ia menegaskan kesiapan pihak Kerajaan untuk memperluas penerapan skema tanazul dan murur, dua sistem penataan pergerakan jemaah guna mengurangi kepadatan di kawasan Mina.
"Perencanaan tanazul dan murur akan dilakukan lebih awal dan lebih luas untuk meningkatkan kenyamanan jemaah, termasuk penempatan strategis di wilayah Raudhah dan Syisyah," ujar Abdulfattah.
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Kecamatan Siantar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) da
Peristiwa
SIMALUNGUN Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025 di Kabupaten Simalungun berlangsung khidmat meski diguyur hujan. adsenseAcara yan
Agama
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali mengikuti secara daring kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur, serta pelu
Ekonomi
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun bergerak cepat menanggapi bencana infrastruktur yang memutus total Jalan Provinsi pen
Peristiwa
BANDA ACEH Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh memaparkan capaian signifikan Satgas Pemberantasan Penyelundupan dan Barang Kena Cukai (BKC)
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Kabupaten Simalungun menunjukkan komitmennya mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menghadiri Launchi
Pemerintahan
BINJAI Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menginstruksikan bupati dan walikota untuk menggratiskan Persetujuan Bangunan Gedun
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tengah melakukan penataan ulang struktur organisasi perangkat daerah (OPD) se
Pemerintahan
BANDA ACEH Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggelar konferensi pers di Aceh untuk memaparkan capaian pengawasan dan penindakan
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat mel
Pemerintahan
