Baznas dan Mendagri Hadirkan Kapal Kesehatan Bergerak Dukung Daerah Perbatasan

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menyaksikan secara langsung penyerahan dua unit kapal layanan kesehatan bergerak "Rumah Sehat" dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe.

Penyerahan simbolis dilakukan oleh Ketua Baznas RI, Noor Achmad, bersama Mendagri kepada Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah dan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, di Dermaga Bay, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (23/10/2025).

Kapal layanan kesehatan ini diharapkan dapat memperkuat akses dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan yang dikenal memiliki tantangan besar, terutama dalam menekan angka kematian ibu dan bayi saat persalinan.

Baca Juga:

• Empat Pulau Jadi Rebutan Aceh-Sumut, Apakah Ada 'Harta Karun' di Dalamnya?

Mendagri Tito menjelaskan bahwa penyerahan kapal ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan beberapa tahun lalu oleh dirinya bersama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Ketua Baznas RI ke wilayah tersebut.

Saat itu, aspirasi masyarakat terkait kebutuhan layanan kesehatan menjadi perhatian utama.

"Alhamdulillah hari ini bantuan yang sudah lama direncanakan akhirnya bisa diserahkan. Terima kasih kepada Baznas, semoga kapal ini bermanfaat bagi masyarakat," ujar Tito.

Selain dua unit kapal, Baznas juga memberikan dukungan operasional sebesar Rp1 miliar untuk mendukung keberlangsungan layanan kesehatan bergerak tersebut.

Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito juga memaparkan peran strategis BNPP dalam mengelola wilayah perbatasan, menyelesaikan sengketa batas negara, serta mengoordinasikan pembangunan di daerah-daerah perbatasan.

"Ini soal pemerataan keadilan. Negara harus hadir di daerah perbatasan agar masyarakat merasakan manfaat pembangunan," tegas Tito.

Ia menambahkan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan juga diarahkan untuk mendorong terbentuknya sentra ekonomi yang dapat memperkuat kemandirian masyarakat, seperti yang telah terlihat di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw Jayapura dan PLBN Sota Merauke.

"Ekonomi di perbatasan kita sudah dominan, bahkan masyarakat negara tetangga berbelanja di sini. Ini tentu menumbuhkan rasa nasionalisme sekaligus memperkuat sistem pertahanan negara dari potensi infiltrasi," jelasnya.

Tito mengungkapkan BNPP tengah mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masyarakat perbatasan untuk merancang cetak biru pembangunan wilayah tersebut secara menyeluruh. Rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait rencananya akan digelar pada pertengahan November 2025.