Jaksa Agung Instruksikan Pengawasan 38 PSN di Papua Senilai Rp 3,7 Triliun
JAKARTA Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menginstruksikan jajarannya untuk mengawal pelaksanaan 38 Proyek Strategis Nasiona
POLITIK
JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menyukseskan pelaksanaan Mudik Lebaran 2025. Kolaborasi ini bertujuan memberikan manfaat mudik gratis yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mengurangi kemacetan di jalan.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, saat menerima kunjungan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (24/1/2025). Dalam pertemuan ini, Menaker memaparkan upaya Kemnaker selama ini dalam menyediakan program mudik gratis bagi pekerja atau buruh, bekerja sama dengan perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Pada 2024, kami berhasil mengkoordinasikan mudik gratis untuk 5.400 pekerja atau buruh beserta keluarganya. Ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menggariskan mudik gratis sebagai bentuk fasilitasi kesejahteraan pekerja,” jelas Menaker Yassierli. Selain mudik gratis, pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Kemnaker juga menyelenggarakan program servis kendaraan gratis di BBPVP Bandung.
Ke depan, program ini diharapkan dapat diperluas ke Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker di berbagai daerah untuk memastikan kendaraan pemudik dalam kondisi prima. Dalam pertemuan ini, dibahas pula kebijakan lain yang melibatkan kedua kementerian, seperti perlindungan pekerja berbasis aplikasi dan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. “Perlindungan pekerja pada layanan berbasis aplikasi merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo.
Kami akan duduk bersama Kemenhub dan Kominfo untuk membahas hal ini,” ungkap Menaker. Menhub Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pelaksanaan mudik gratis harus dilakukan secara terorganisir agar tidak menimbulkan kemacetan. “Pelaksanaan mudik gratis terpadu sangat penting. Jika dilakukan secara terpisah tanpa koordinasi, justru berpotensi menyebabkan kemacetan yang tidak perlu,” ujarnya.
Menhub juga mengungkapkan bahwa jumlah penduduk yang akan mudik pada Idulfitri 2025 diprediksi meningkat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya jadwal yang terstruktur dalam pelepasan pemudik. “Kami akan memastikan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam mudik gratis agar pelaksanaannya berjalan lancar dan aman,” tambah Menhub.
(christie)
JAKARTA Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menginstruksikan jajarannya untuk mengawal pelaksanaan 38 Proyek Strategis Nasiona
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pengusaha rokok asal Jawa Timur, Martinus Suparman, sebagai saksi dalam kasus dugaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal Christy Sitepu, terdakwa dalam kasus dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat mengungkapkan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas dalam
POLITIK
MANADO Perayaan Paskah Nasional 2026 akan digelar di Manado, Sulawesi Utara, pada 79 April mendatang. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Sebanyak 148 calon jemaah haji dari Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan resmi mengikuti kegiatan Manasik
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengungkapkan bahwa negaranya memiliki niat kuat untuk mengakhiri perang yang berlangsung deng
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa Indonesia sudah mengidentifikasi pemasok baru
EKONOMI
TANJUNG JABUNG TIMUR Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Joni Pratama, mengambil langkah cepat dengan mengamankan Bripda M. Iqbal, oknum
HUKUM DAN KRIMINAL