KPK Ingatkan Kepala Daerah Jangan Gunakan Anggaran Dinas untuk Kepentingan Pribadi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan anggaran dinas untuk kepentingan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memastikan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten dan kota tidak akan tertunda meskipun proses evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2026 sedang berlangsung.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Rabu (7/1/2026).
Menurut Muhammad, tertundanya gaji ASN tidak terkait dengan tahapan evaluasi APBK 2026 yang dilakukan pemerintah provinsi.Baca Juga:
Sebaliknya, pemerintah kabupaten telah menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai pengeluaran daerah yang mendahului penetapan APBK TA 2026, sehingga pembayaran gaji ASN tetap bisa direalisasikan tepat waktu.
"Secara tahapan, pengesahan APBK berpotensi memungkinkan pembayaran gaji yang mendahului penetapan APBK, termasuk gaji ASN yang biasanya dibayarkan 15 hari sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2025," ujar Muhammad.
Muhammad menambahkan, Kabupaten Aceh Utara telah menyerahkan dokumen evaluasi APBK 2026 pada 15 Desember 2025.
Proses evaluasi ini berlangsung selama 14 hari kerja, sehingga Perbup pengeluaran daerah menjadi instrumen penting agar gaji ASN bisa dicairkan pada awal Januari 2026.
Ia menekankan pentingnya pejabat daerah mematuhi mekanisme perundang-undangan untuk memastikan kelancaran pemerintahan, apalagi dalam situasi bencana.
"Hal ini menjamin hak-hak paling mendasar ASN, termasuk hak atas gaji, tetap terpenuhi," tegasnya.
Terkait hasil evaluasi APBK 2026, Muhammad menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh telah menyelesaikannya dan hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk ditindaklanjuti.
"Pemkab dan Pemkot dapat mempelajari catatan-catatan hasil evaluasi agar anggaran dapat dilaksanakan secara tepat dan sesuai aturan," tambah Jubir Pemerintah Aceh.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan anggaran dinas untuk kepentingan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran adik Bupati Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro, dalam kasus dugaan pemerasan y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) di Islamabad, Pakistan, kembali menemui jalan buntu. Iran menuding AS sengaja men
INTERNASIONAL
MEDAN Harga plastik di Kota Medan mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah menyebut kenaikan ini dipicu gangguan impor
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) hari ini tidak mengalami perubahan. Setelah sempat naik tipis, harga emas kini stagna
EKONOMI
JAAKRTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menargetkan pengumpulan uang hingga Rp5 miliar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 3,6 mengguncang Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu (12/4/2026) pagi. Gempa terja
PERISTIWA
JAKARTA Perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Presiden AS JD Vance me
INTERNASIONAL
TULUNGAGUNG Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo tengah menjadi sorotan publik. Bukan karena prestasi, melainkan karena terjaring Operasi T
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) akan diperpanjang selama satu hari. Pembicaraan kedua negara dijadwalkan kembali
INTERNASIONAL