MEDAN – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Pj Sekdaprov Sumut) Sulaiman Harahap menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
LHP ini menyoroti upaya pemerintah provinsi bersama instansi terkait dalam mendukung ketahanan pangan.
Sulaiman menekankan, laporan tersebut menjadi cerminan objektif atas kinerja Pemprov Sumut.Baca Juga:
Ia memastikan pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius, terukur, dan berkelanjutan.
"Kami paham hasil pemeriksaan ini memuat berbagai temuan, catatan, dan rekomendasi yang konstruktif. Pemprov Sumut berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI secara serius, terukur, dan berkelanjutan," kata Sulaiman di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (30/1).
Pada awal 2026, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menerima Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia, setelah provinsi ini berhasil mencapai surplus padi dan beras sepanjang 2025.
Untuk memperkuat capaian tersebut, Sulaiman menyebutkan ada empat fokus utama pembenahan ke depan: penguatan sistem informasi dan neraca pangan, penyempurnaan perencanaan pangan, peningkatan efektivitas program, dan penguatan cadangan pangan.
Targetnya, tersedianya data ketahanan pangan, regulasi yang memadai, perencanaan yang lebih efektif, serta terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dengan mutu baik dan harga terjangkau.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang menjelaskan, LHP Kinerja bertujuan memberikan masukan sekaligus mengevaluasi dampak nyata program dan kebijakan daerah.
Tahun 2025–2026, ketahanan pangan dan peningkatan SDM menjadi fokus pemeriksaan karena masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Selain Pemprov Sumut, BPK RI juga menyerahkan LHP Kinerja terkait penanganan tuberkulosis (TBC) kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng), diterima langsung oleh Bupati Masinton Pasaribu.
Acara penyerahan LHP ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto dan Ihwan Ritonga, Wakil Ketua DPRD Tapteng Disman Sihombing, jajaran pejabat BPK, serta OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumut dan Pemkab Tapteng.*
JAKARTA Polda Metro Jaya mengungkapkan perkembangan terbaru terkait kasus penyerangan air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andr
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk membentuk tim independen guna me
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menetapkan langsung besaran pemotongan anggaran belanja kemen
EKONOMI
JAKARTA Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah negara Asia Tenggara (ASEAN) mengalami lonjakan signifikan sebagai dampak dari konflik
EKONOMI
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia masih memiliki banyak kekuran
NASIONAL
BATU BARA Di saat kebutuhan uang tunai meningkat jelang Lebaran, mesin ATM milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kecamatan Talawi justru
PERISTIWA
DELI SERDANG Pegiat media sosial sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Palti Hutabarat, menjadi korban aksi teror
PERISTIWA
ACEH TAMIANG Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan hunian tetap (hun
NASIONAL
JAKARTA Permohonan restorative justice (RJ) yang diajukan oleh Rismon Sianipar terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Wido
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik kebijakan pemangkasan anggaran belanja negara yang tidak efisien dalam
EKONOMI
