DPRD Soroti Minimnya Akses Publik, Pemko Pematangsiantar Diminta Susun Program Disabilitas Terpadu

PEMATANGSIANTAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar meminta pemerintah kota segera menyusun program perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara terstruktur.

Permintaan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (5/2/2026).

Minimnya akses ruang publik yang ramah disabilitas, keterbatasan fasilitas umum, hingga ketiadaan data resmi penyandang disabilitas menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut.

Baca Juga:

• DPRD Binjai Dorong Wali Kota Amir Hamzah Tertibkan Baliho dan Spanduk Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Anggota Komisi I DPRD, Tigor Harahap, mempertanyakan absennya data jumlah dan kondisi penyandang disabilitas yang seharusnya menjadi dasar penyusunan kebijakan.

"Tanpa data, bagaimana kita bicara peningkatan kualitas ruang publik jika kita tidak tahu berapa jumlah dan bagaimana kondisi penyandang disabilitas," kata Tigor.

Ia menambahkan, persoalan aksesibilitas juga berkaitan dengan kondisi trotoar dan fasilitas umum yang banyak rusak atau beralih fungsi.

Kondisi tersebut dinilai semakin mempersulit penyandang disabilitas untuk beraktivitas di ruang publik.

Anggota Komisi I lainnya, Imanoel Lingga, menyoroti pembangunan gedung-gedung pemerintahan yang dinilai belum ramah disabilitas.

"Banyak kantor pemerintah tidak menyediakan fasilitas untuk disabilitas, termasuk kantor DPRD sendiri," ujarnya.

Sementara itu, Ilhamsyah Sinaga menegaskan bahwa hak penyandang disabilitas telah dijamin undang-undang, termasuk kewajiban pemerintah mempekerjakan minimal dua persen ASN dari kelompok disabilitas.

Namun, menurutnya, penerapan aturan tersebut di Pematangsiantar masih lemah.

Ia juga mengkritik ketiadaan panti rehabilitasi milik pemerintah daerah yang membuat penyandang disabilitas bergantung pada lembaga swasta.

"Pemko perlu inovasi agar kota ini tidak terlihat maju secara fisik, tetapi abai pada warganya yang paling membutuhkan perlindungan," kata Ilhamsyah.

Terpisah, Tenaga Ahli Komisi I DPRD Pematangsiantar, Ridwan Damanik, menekankan pentingnya penyusunan program perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat diakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah.*

(mi/dh)

DPRD Binjai Dorong Wali Kota Amir Hamzah Tertibkan Baliho dan Spanduk Sesuai Arahan Presiden Prabowo

PKB Sumut Dorong Kepala Daerah Dipilih DPRD, Klaim Bisa Tekan Biaya Politik Besar

Polisi Periksa Wakil Wali Kota Surabaya dan Ketua DPRD Jatim Terkait Kasus Korupsi Bimtek

Belum Genap Dua Bulan Jalan Baru di Pringsewu Sudah Rusak, DPRD: Kualitas Dipertanyakan

PKB Sebut Presiden Prabowo Nilai Pilkada Lebih Efektif Dilakukan Melalui DPRD

Pengosongan Pasar Sambas Ditunda, DPRD dan Polrestabes Medan Dapat Apresiasi Pedagang